Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Yulianto berharap tahapan memasukkan data ke Sipol bisa rampung sebelum memasuki tahapan pendaftaran.
Bawaslu ingin melihat bagaimana Helpdesk KPU bekerja untuk melakukan pelayanan terhadap papol calon peserta pemilu.
NasDem telah tuntas menginput 100 persen data kepengurusan dan keanggotaan partai ke kanal Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan pihaknya punya kewajiban memberikan pendidikan dan edukasi untuk calon pemilih Pemilu 2024.
Terdekat, KPU tengah menyiapkan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol), pada 1-14 Agustus mendatang.
Komisioner KPU, Idham Holik, berharap masyarakat dapat mengecek perkembangan partai dan calon peserta dengan membuka website Info Pemilu.
"Nanti KPU akan menyampaikan berapa sesungguhnya anggaran 2024 yang diperlukan. Kemudian yang sudah disiapkan berapa, yang disetujui berapa, yang dicairkan berapa, yang belum berapa,"
Penyelesaian sengketa ini dibagi menjadi dua bagian, yakni PSPP, Penyelesaian Sengketa Peserta-Penyelanggara, dan PSAP, Penyelesaian Sengketa Antar Peserta.
Perlakuan adil, proporsional, dan setara juga termasuk pada proses tahapan pendaftaran pemilu yang akan digelar pada 1-14 Agustus 2022 mendatang.
Surat pemberitahuan wajib dikirimkan parpol ke KPU sebelum melakukan pendaftaran.
Tidak ada larangan bagi partai politik atau calon presiden dan wakil presiden untuk kampanye di universitas dan institusi-institusi pendidikan.
Idham membeberkan Bawaslu perlu mengekstensi akun Bawaslu untuk jajaran di wilayah Provinsi, Kota dan Kabupaten.
Menurut KPU, pendaftaran partai politik, berikut verifikasi administrasi dan faktual membutuhkan anggaran tambahan untuk kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyebut proses administrasi dan penelaahan anggaran tambahan berlangsung tanpa ada kendala.
KPU membutuhkan anggaran yang belum cair untuk mendukung tahapan yang sudah berjalan.
Guna memperlancarkan proses verifikasi faktual peserta pemilu, Yulianto menyebut KPU membutuhkan tambahan anggaran untuk kebutuhan tahun 2022 yang hingga saat ini belum dicairkan.
Diketahui, anggaran Pemilu untuk 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 triliun atau kurang Rp5,6 triliun.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok melimpahkan berkas korupsi mantan Ketua Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Barat.
Pelaksanaan kampanye di lingkungan kampus juga harus disertai ketentuan dan mekanisme, yang wajib dipatuhi peserta pemilu. Termasuk, kesetaraan pemberian kesempatan bagi semua peserta.
Akses Sipol untuk Bawaslu saat ini dalam proses karena keterlambatan data. KPU memastikan akan memberikan akses sebelum pendaftaran parpol.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved