Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu (RI) mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI guna memantau layanan helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), pada Kamis (28/7).
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menyebut Bawaslu ingin melihat bagaimana Helpdesk KPU bekerja untuk melakukan pelayanan terhadap papol calon peserta pemilu.
Baca juga: Anggota MPR: Politik Kebangsaan Bangkitkan Energi Positif
“Kami hadir ke KPU untuk memastikan bagaimana proses pengumuman pendaftaran yang besok akan dilangsungkan tidak ada kendala, termasuk pendaftaran yang pembukaannya akan dilakukan tanggal 1 Agustus juga tidak ada kendala,” ungkap Lolly di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (27/7).
Bawaslu, kata Lolly, juga ingin melihat bagaimana kesiapan Helpdesk, dan sejauh mana layanan tersebut bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dialami parpol.
“Alhamdulilah kalau dilihat dari proses yang sedang berjalan kendala teknis tidak terlalu banyak. Artinya setelah dicek ternyata partai politik konsultasinya lebih pada muatan bagaimana melakukan upload data, bagaimana server aplikasi Sipolnya tidak terlalu bermasalah,” terangnya.
“Bahkan sampai hari ini katanya lancar aja, tidak ada kendala teknis dan lain sebagainya,” tambah Lolly.
Lolly pun menuturkan bahwa Sipol memang mempermudah parpol baik nasional maupun lokal untuk melakukan proses pendaftaran yang akan diadakan pada 1 sampai dengan 14 Agustus mendatang.
“Mudah-mudahan di proses pendaftaran yang 1 sampai 14 Agustus tidak ada kendala,” tandasnya.
Sebelumnya, KPU menyatakan ada enam partai politik (parpol) yang telah melengkapi dan mengunggah data dan dokumen ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) hingga Rabu (27/7).
"Dalam catatan monitor kami itu ada enam parpol nasional yang input dan unggah data Sipolnya sudah seratus persen," ungkap Ketua KPU Hasyim Asy'ari, di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (27/7).
Adapun partai yang telah mendaftar, yakni PDIP, Golkar, Perindo, PKB, Gerindra, dan Demokrat.
Hasyim menjelaskan kegiatan input data Sipol parpol sudah bisa dilakukan sejak 24 Juni silam.
"Bahwa kemudian partai-partai menggunakannya sejak kapan, itu kan terserah kemampuan dan kesiapan masing-masing partai," ujar Hasyim.
"Yang lain-lain ada yang 90 persen ada banyak, ada yang 80 persen, 75 persen, dan masih banyak juga yang sekitar 25 sampai 40 persen," tambahnya.
Hasyim menerangkan masih ada sisa lima hari sebelum dimulainya tahapan pendaftaran parpol.
"Saya kira masih ada kesempatan bagi parpol untuk memenuhi syarat-syarat dokumen maupun data yang diunggah di sipol," paparnya.
Namun, ia menegaskan parpol masih bisa melengkapi data parpol hingga hari terakhir pendaftaran, yakni 14 Agustus. (OL-6)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved