Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI berharap agar masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam proses tahapan Pemilu 2024.
Terdekat, KPU tengah menyiapkan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol), pada 1-14 Agustus mendatang.
Baca juga: Ade Armando & Rocky Gerung Minta MK Perjelas Tafsir Pernikahan Beda Agama
Komisioner KPU, Idham Holik, berharap masyarakat dapat mengecek perkembangan partai dan calon peserta dengan membuka website Info Pemilu.
“Info Pemilu ini merupakan satu website yang kami siapkan untuk publik berpartisipasi selama proses tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol,” tutur Idham, Kamis (28/7).
Idham menuturkan publik bisa membuka website Info Pemilu yang isi situsnya memuat data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
“Jadi misal masyarakat ingin mengecek namanya, apakah namanya ada di dalam aplikasi Sipol, dalam konteks keanggotaan maupun kepengurusan parpol, ia bisa menginput NIK dalam website Info Pemilu,” ujarnya.
Namun, website Info Pemilu sendiri kini masih dalam tahap simulasi. “Masih dalam tahap persiapan (website Info Pemilu). Nanti ketika tahapan pendaftaran parpol website ini sudah bisa diakses,” tandasnya.
Sebelumnya, KPU meningkatkan kualitas penggunaan teknologi informasi untuk Pemilu 2024.
"Prinsipnya, dalam penggunaan teknologi pemilu berdasarkan evaluasi. Ada catatan yang perlu diperbaiki. Sehingga, akurasi, transparansi data dan partisipasi pemilih dapat ditingkatkan," ujar Anggota KPU RI Idham Holik.
Misalnya, lanjut Idham, dalam aplikasi sistem informasi partai politik (Sipol), akan ditambah fasilitasnya dengan penjelasan anggota partai politik.
“Di sana (Sipol), nanti bisa mengecek namanya (caleg). Kita akan mendorong ke pemilih silahkan cek ke Sipol, kalau butuh informasi tersebut," jelasnya.
"Kita ingin memastikan semua yang diungkapkan partai. Jadi, tidak ada yang dirugikan (baik pemilih atau calon yang dipilih)," sambung dia. (OL-6)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved