Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI berharap agar masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam proses tahapan Pemilu 2024.
Terdekat, KPU tengah menyiapkan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol), pada 1-14 Agustus mendatang.
Baca juga: Ade Armando & Rocky Gerung Minta MK Perjelas Tafsir Pernikahan Beda Agama
Komisioner KPU, Idham Holik, berharap masyarakat dapat mengecek perkembangan partai dan calon peserta dengan membuka website Info Pemilu.
“Info Pemilu ini merupakan satu website yang kami siapkan untuk publik berpartisipasi selama proses tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol,” tutur Idham, Kamis (28/7).
Idham menuturkan publik bisa membuka website Info Pemilu yang isi situsnya memuat data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
“Jadi misal masyarakat ingin mengecek namanya, apakah namanya ada di dalam aplikasi Sipol, dalam konteks keanggotaan maupun kepengurusan parpol, ia bisa menginput NIK dalam website Info Pemilu,” ujarnya.
Namun, website Info Pemilu sendiri kini masih dalam tahap simulasi. “Masih dalam tahap persiapan (website Info Pemilu). Nanti ketika tahapan pendaftaran parpol website ini sudah bisa diakses,” tandasnya.
Sebelumnya, KPU meningkatkan kualitas penggunaan teknologi informasi untuk Pemilu 2024.
"Prinsipnya, dalam penggunaan teknologi pemilu berdasarkan evaluasi. Ada catatan yang perlu diperbaiki. Sehingga, akurasi, transparansi data dan partisipasi pemilih dapat ditingkatkan," ujar Anggota KPU RI Idham Holik.
Misalnya, lanjut Idham, dalam aplikasi sistem informasi partai politik (Sipol), akan ditambah fasilitasnya dengan penjelasan anggota partai politik.
“Di sana (Sipol), nanti bisa mengecek namanya (caleg). Kita akan mendorong ke pemilih silahkan cek ke Sipol, kalau butuh informasi tersebut," jelasnya.
"Kita ingin memastikan semua yang diungkapkan partai. Jadi, tidak ada yang dirugikan (baik pemilih atau calon yang dipilih)," sambung dia. (OL-6)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved