Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KETUA Umum Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto mendukung agar pemerintah mempercepat pencairan anggaran tambahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahun 2022.
“Saya sendiri sudah bicara dengan Menteri Keuangan terkait anggaran tahun ini tentu ada kaitannya dengan mekanisme daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA),” tutur Airlangga saat mendatangi KPU, Jakarta, Rabu (10/8).
Terkait anggaran yang masih belum dicairkan, Airlangga mengaku telah menyampaikan ke Presiden RI Joko Widodo bahwa anggaran Pemilu ini adalah prioritas dan sifatnya multiyears.
“Jadi tidak hanya sekarang tapi dari sekarang sampai dengan 2024. Jadi kalau dukungan Golkar pasti dukung karena kita ingin pesta demokrasi ini berjalan baik dan lancar,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memahami alasan pemerintah yang tak mencairkan anggaran sesuai pagu anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu 2024. Dari Rp8,06 triliun yang diajukan, pemerintah menyetujui Rp3,6 triliun saja.
KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis Nasional lainnya. walaupun ada kekurangan Rp5,6 triliun dari anggaran yang kami ajukan," ungkap komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, Selasa (9/8).
Sejauh ini, mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu menyebut sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp2,4 triliun.
Sementara, sisanya merupakan anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2022 yang belum dicairkan, karena masih dalam proses pembahasan bersama Kementerian PPN/Bappenas.
Yulianto pun berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bisa segera memproses pencairan. (OL-12)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Ia menambahkan pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved