Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto mendukung agar pemerintah mempercepat pencairan anggaran tambahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahun 2022.
“Saya sendiri sudah bicara dengan Menteri Keuangan terkait anggaran tahun ini tentu ada kaitannya dengan mekanisme daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA),” tutur Airlangga saat mendatangi KPU, Jakarta, Rabu (10/8).
Terkait anggaran yang masih belum dicairkan, Airlangga mengaku telah menyampaikan ke Presiden RI Joko Widodo bahwa anggaran Pemilu ini adalah prioritas dan sifatnya multiyears.
“Jadi tidak hanya sekarang tapi dari sekarang sampai dengan 2024. Jadi kalau dukungan Golkar pasti dukung karena kita ingin pesta demokrasi ini berjalan baik dan lancar,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memahami alasan pemerintah yang tak mencairkan anggaran sesuai pagu anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu 2024. Dari Rp8,06 triliun yang diajukan, pemerintah menyetujui Rp3,6 triliun saja.
KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis Nasional lainnya. walaupun ada kekurangan Rp5,6 triliun dari anggaran yang kami ajukan," ungkap komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, Selasa (9/8).
Sejauh ini, mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu menyebut sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp2,4 triliun.
Sementara, sisanya merupakan anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2022 yang belum dicairkan, karena masih dalam proses pembahasan bersama Kementerian PPN/Bappenas.
Yulianto pun berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bisa segera memproses pencairan. (OL-12)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved