Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Posisi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) secara sistem tidak akan membangun produktivitas yang baik untuk kelembagaan KPK
Wacana revisi undang-undang KPK dinilai prematur.
"Dewas KPK hanya punya tugas belum memiliki kewenangan,"
Banding yang dilakukan KPK berangkat dari sejumlah pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tipikor, yang dinilai belum mengakomodasi tuntutan JPU KPK.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri i Isra Mi'raj adalah bagaimana kita sebagai mahluk dan insan beragama dapat menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.
Kedua sespri itu adalah Anggia Putri Tesalonika Kloer yang mendapat mobil merek Honda HRV hitam dan Fidya Yusri yang disewakan apartemen Menteng Park.
Tidak dijatuhkannya hukuman tambahan berupa uang pengganti Rp83 miliar juga menjadi pertimbangan jaksa mengajukan banding.
proses pembelian lahan itu adalah hal teknis yang tidak semuanya diketahui oleh dirinya dan Anies
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berpikir tentang revisi UU KPK. Komisi anti rasuah tersebut menegaskan menjalankan tugasnya berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menggulirkan wacana untuk merevisi kembali undang-undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengingat, wafatnya Artidjo Alkostar meninggalkan satu posisi kosong di tubuh Dewas KPK. Surat terkait kekosongan posisi pun sudah dikirimkan pada 2 Maret lalu.
Kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail menyatakan dakwaan terhadap kliennya halusinatif karena tanpa dibekali oleh alat bukti yang sah.
Tumpak Hatorangan Panggabean menilai Dewas KPK perlu memiliki kewenangan bukan hanya menjalankan tugas yang telah diatur dalam UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.
Dari Rp14,7 miliar itu, Matheus menyebutkan ada Rp8,4 miliar diberikan ke Juliari Batubara melalui Kepala Biro Umum Kemensos Adi Wahyono.
KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Bhumi Prasaja 2014-2016 Rasjid Ansharry Aladin dalam penyidikan kasus pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT).
KPK memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan mesin penggilingan tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI.
KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tersebut, salah satunya Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles.
"Tersangka NA, ER dan AS masing-masing diperiksa tim penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saling menjadi saksi,"
"Pak Menteri kan dapilnya Jateng I, meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, sama Salatiga," ujar Adi
Adi menyebut uang ke Hotma diserahkan terkait kasus hukum yang ada di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved