Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari bukti untuk membongkar kasus dugaan rasuah terkait pemeriksaan perpajakan pada 2016 sampai 2017 di Direktorat Pajak. Lembaga Antikorupsi itu mulai ngebut untuk segera menahan para pelaku.
"Percepatan penanganan perkara oleh KPK selalu kami lakukan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (17/4).
Ali tidak bisa memerinci proses penanganan kasus tersebut. Dia pilih irit bicara demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Baca juga: KPK Usut Lagi Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro
Lembaga Antikorupsi berjanji akan segera membongkar kontruksi perkara pemufakatan jahat itu ke publik. Pembeberan akan dilakukan saat penahanan para tersangka.
Masyarakat diminta bersabar. KPK perlu mencari bukti dengan detail karena kasus rasuah perpajakan ini rumit.
"Kami memahami harapan masyarakat terhadap KPK bagaimana agar cepat melakukan proses penanganan perkara tetapi memang kita harus melihat ada beberapa perkara tingkat kompleksitasnya itu ya," ujar Ali.
Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. KPK juga sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Lembaga Antikorupsi masih ogah membeberkan namanya. Para tersangka dalam kasus itu sudah dicegah agar tidak kabur ke luar negeri. (OL-1)
MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
Menurut Budi, uang itu menjadi penyebab jalan di Sumut rusak. Sebab, dana pembangunan dipotong sehingga kualitas jalan harus dikurangi.
Budi mengatakan, kasus itu berjalan maju meski Khofifah belum dipanggil. KPK terus memanggil saksi untuk mendalami berkas perkara para tersangka.
Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi desakan dari pegiat antikorupsi agar KPK segera memanggil Bobby Nasution.
KPK masih mendalami informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan menjawab desakan untuk memanggil Bobby Nasution
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan marketplace memungut pajak langkah yang bagus agar antara penjual online dan luring adil
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved