Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) membandingkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisan, dan kejaksaan sepanjang 2020. Kejaksaan merupakan juara satu dalam menyelamatkan kerugian negara.
"Kerugian negara yang diselamatkan kejaksaan pada 2020 mencapai Rp17,5 triliun," kata peneliti dari ICW Wana Alamsyah melalui telekonferensi di Jakarta, Minggu (18/4).
Wana mengatakan sepanjang 2020, Korps Adhyaksa menangani 259 kasus rasuah di Indonesia. Kejaksaan juga sudah menetapkan 505 tersangka kasus korupsi sepanjang 2020.
Baca juga: Sangat Buruk, Hanya 444 Kasus Korupsi yang Ditindak Sepanjang 2020
KPK menyusul di posisi kedua sebagai instansi yang paling banyak menyelamatkan kerugian negara pada 2020. Lembaga Antikorupsi menyelamatkan Rp805 uang negara dari tindakan rasuah sepanjang 2020.
Meski ada di posisi tengah, KPK melakukan penanganan kasus paling sedikit dibanding kepolisian dan kejaksaan. KPK hanya menangani 15 kasus dan menetapkan 75 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi sepanjang 2020.
Kepolisian menjadi instansi yang paling sedikit menyelamatkan kerugian negara dari kasus korupsi pada 2020. Korps Bhayangkara hanya menyelamatkan Rp219 uang negara dari tindakan korupsi.
"Polisi menangani 170 kasus dan menetapkan 295 tersangka korupsi pada 2020," ujar Wana. (OL-1)
Rumah gedong yang diduga milik Topan berada di perumahan elite di Kecamatan Medan Tuntungan. KPK belum bisa memastikan kabar kepemilikan hunian tersebut.
Menurut Maqdir, tidak ada alasan rasional yang membenarkan upaya penyidik KPK kembali menahan kliennya tersebut.
KPK merespons pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menyatakan siap dipanggil sebagai saksi dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara.
Penangkapan dan penahanan terhadap Nurhadi dilakukan KPK pada Minggu (29/6) dini hari.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Pers dalam KUHP baru adalah isu yang kompleks, melibatkan tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban sosial.
Pencegahan terhadap Nadiem dilakukan sampai enam bulan ke depan. Tujuannya untuk memperlancar proses penyidikan.
PENYIDIK Kejaksaan Agung (Kejagung) merampungkan berkas kasus dugaan korupsi Pertamina dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Bambang menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian khusus pada proses pembaruan hukum acara pidana bukan hanya sebagai kebutuhan.
Nadiem mengatakan bahwa penyidik telah menjalankan proses hukum kasus ini dengan baik, mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan asas praduga tak bersalah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved