Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Harun merupakan salah satu orang yang dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Dia tetap melakukan pemberantasan korupsi meski status pekerjaannya digantung KPK.
Hal itu agar pelayanan publik tetap berjalan meskipun Bupati Nganjuk, sebagai kepala daerah, tengah menjalani proses hukum.
Informasinya, ruangan di BKD Kabupaten Nganjuk yang disegel itu adalah ruang sub bidang mutasi.
Lembaga Antikorupsi bakal berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB untuk kelanjutan nasib mereka.
"Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara Bareskrim Polri dengan KPK," kata Ali Fikri
KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk, Senin (10/5) dini hari.
Lembaga Antikorupsi itu tidak ingin pengalihan status mandek hanya karena ada 75 pegawai yang tidak lolos.
Menurut Yenti, UU Perampasan Aset akan mengatur proses barang bukti yang disita sejak tahap penyidikan sampai proses pelelangan
KPK memastikan data arsip barang yang telah dirampas dalam perkara korupsi proyek simulator SIM untuk terpidana mantan Kakorlantas Djoko Susilo tersimpan akurat.
Djalil divonis pada 26 April 2021. Hukuman Djalil lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta pidana penjara enam tahun.
"Kami menggarisbawahi bahwa asesmen tes tertulis dan wawancara ini difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN."
Dari 1.349 yang mengikuti asesmen, sebanyak 1.274 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan 75 peserta tidak memenuhi syarat.
Sebelumnya beredar potongan surat yang disebut-sebut milik lembaga antirasuah itu yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri tanpa tanggal.
PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menyebut bahwa perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengikuti sistim hukum nasional.
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak perlu menjadi landasan kelulusan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan masyarakat yang mendukung KPK tidak boleh terus berpolemik tapi mencari solusi atas 75 pegawai yang terancam dibuang lewat TWK.
TWK bagi pegawai KPK dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior seperti Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dan lain-lain.
Giri menjelaskan Kasatgas yang tidak lolos TWK hampir semua sedang menangani dan tengah mengungkap kasus korupsi besar.
Samad mengenal 75 pegawai yang digagalkan menjadi PNS lewat TWK.
Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Golkar Supriansa menyebut Golkar akan segera menjalin komunikasi dengan pengacara politikus Golkar tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved