Rabu 09 Juni 2021, 16:22 WIB

KPK Kuatkan Integritas Pejabat Kementerian Berbasis Keluarga

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Kuatkan Integritas Pejabat Kementerian Berbasis Keluarga

MI
Ilustrasi KPK

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan program pencegahan di tingkat pejabat kementerian melalui Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas atau PAKU Integritas. Penguatan integritas melalui pendidikan antikorupsi itu dilakukan berbasis keluarga menyasar pejabat dan pasangannya.

"KPK mengundang kalau pejabatnya bapak-bapak, juga undang ibu-ibunya. Karena kami ingin mendorong pencegahan dan pendidikan korupsi itu berbasis keluarga," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono di Gedung KPK Jakarta, Rabu (9/6).

Dalam kesempatan itu, para pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta pasangannya mendapat pembekalan mengenai integritas dan antikorupsi. Selain Menteri Wahyu Trenggono beserta istrinya, hadir juga sebagai peserta Irjen Muhammad Yusuf, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut TB Haeru Rahayu, Plt Dirjen Perikanan Tangkap M Zaini Hanafi.

Kemudian, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Sjarief Widjaja, dan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rina.

"Di akhir acara (pembekakan) kami minta pasangan memakaikan jaket dipakai oleh Dirjen, Pak Menteri sambil kami minta pasangan itu membisikkan minta supaya ngomong, Pak, jangan korupsi ya ingat keluarga di rumah. Beri contoh yang baik untuk anak-anak," imbuh Alexander.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Penuhi Panggilan KPK

Sejauh ini, sudah dua kementerian yang digandeng KPK. Sebelumnya, program antikorupsi baru itu juga dilakukan kepada pejabat Kementerian ESDM. Targetnya ada 10 kementerian sesuai fokus area pencegahan KPK.

Sepuluh kementerian tersebut akan bergilir diberi pendidikan antikorupsi antara lain brief executive seperti ceramah dan dialog. Nantinya, juga akan dilakukan pendikan dan pelatihan (diklat) yang lebih intensif untuk pejabat eselon I dan II di 10 kementerian itu.

"Kita mengundang 10 kementerian sampai dengan September. Kementerian Kelautan dan Perikanan kedua setelah sebelumnya dengan Kementerian ESDM," ungkap Alexander.

Menteri Wahyu Trenggono menyambut kegiatan pendidikan antikorupsi itu. Dia juga ingin memperkuat pencegahan dan pendampingan program-program di kementeriannya. Menurutnya, banyak kegiatan di lapangan yang perlu pengawasan.

"Banyak hal juga temuan-temuan di lapangan yang kita lakukan itu perlu kita diskusikan agar kita tidak tergoda. Saya minta setiap kegiatan kementerian di seluruh direktorat jenderal selalu ada pendampingan dan itu adalah salah satu upaya yang kita lakukan (pencegahan)," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

MI/M Fahrullah

Kantor di Zona Merah Diminta Terapkan WFH 75 Persen

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 15 Juni 2021, 11:00 WIB
Untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar...
Medcom

Pemerintah akan Ajukan Revisi UU ITE

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 15 Juni 2021, 10:50 WIB
Seluruh pasal multitafsir dalam regulasi ini bisa diubah setelah diajukan pemerintah untuk masuk dalam prolegnas prioritas...
Ant//Indrianto Eko Suwarso

Vendor Bansos Dipalak eks Pejabat Kemensos

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 15 Juni 2021, 08:10 WIB
DUA saksi suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 mengaku menyerahkan uang ke pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pengelola Nakal di Hunian Vertikal

TREN masyarakat tinggal di hunian vertikal terus meningkat dalam lima tahun belakangan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya