Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan telah diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka ke atasan masing-masing.
Penyerahan tugas itu, imbuhnya, untuk menjamin efektivitas kerja dan menghindari potensi permasalahan hukum terkait penanganan kasus.
Penyidik atau penyelidik yang tidak lolos TWK tak bisa menangani perkara sesuai keputusan itu. Tugas masing-masing diserahkan kepada atasan.
Suharjito terbukti menyuap Edhy Prabowo senilai Rp2,2 miliar dalam kasus perizinan ekspor benih lobster
Meski begitu, ia menilai alasan penyidikan kasus itu ditangani Bareskrim dan bukan oleh KPK masih dipertanyakan.
"Surat ini adalah usulan formasi ASN yang nanti akan ditetapkan oleh Kemenpan-RB untuk diproses lebih lanjut," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri,
Lembaga antirasuah menepis anggapan menyerahkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Sebab, dari awal ada kesepakatan Bareskrim yang melakukan penyidikan.
KPK mengeluarkan ketetapan terkait hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sebanyak 75 pegawai yang sebelumnya sudah diumumkan tak lulus TWK kini dinonaktifkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka kunjungan di rumah tahanan bagi keluarga para tahanan KPK. Kunjungan tahanan akan diatur menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Penahanan di Rutan Bareskrim untuk memudahkan tim penyidik dalam melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
Polri mengungkapkan penangkapan Bupati Nganjuk ini merupakan pertama kalinya KPK dan Polri bersinergi dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.
BKN tidak bisa menentukan nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes pengalihan status.
KPK akan terus memantau perkembangan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kasus itu ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri.
Hanifah menyatakan Forhati mengingatkan seluruh pimpinan KPK untuk menjunjung tinggi martabat kaum perempuan
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai dugaan kasus korupsi jual-beli jabatan yang melibatkan Bupati Ngajuk Novi Ramhan Hidayat merupakan dampak politik berbiaya mahal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal penanganan kasus dugaan korupsi dengan modus jual-beli jabatan yang menyeret Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Ramhan Hidayat.
Jika memang terbukti benar ada proses jual beli jabatan dalam pemilihan perangkat desa bahkan staf di kantor bupati, itu perbuatan amoral yang sangat memalukan dan memprihatinkan.
"Penyelesaian penanganan perkara akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar
Langkah KPK menggelar TWK kepada seluruh pegawainya sebagai rangkaian proses alih status menjadi ASN sesuai amanah UU No 19 tahun 2019 tentang KPK
Dalam OTT tersebut, turut ditemukan dan diamankan bukti berupa uang dalam pecahan rupiah yang saat ini masih dalam proses penghitungan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved