Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah tidak Korupsi Didesak Donatur

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Dalam pembekalan ini, turut hadir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyampaikan materi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dalam paparannya, Firli mengingatkan kepala daerah yang hadir tentang peran penting seorang kepala daerah.
"Peran penting kepala daerah antara lain mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional," ujar Firli yang hadir secara virtual, Rabu (9/6).

Ia pun menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, kepala daerah akan menghadapi banyak godaan terutama dari pihak-pihak yang merasa jadi donatur saat Pilkada. Menurutnya, 82,3% calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan ada donator dalam kontestasi Pilkada serentak.

Donatur ini berharap kemudahan perizinan berbisnis, kemudahan tender proyek lelang pemerintahan, keamanan dalam menjalankan berbisnis, mendapatkan prioritas bantuan langsung. "Kepala daerah harus punya sikap. Jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak yang merasa mereka adalah donatur saat Pilkada," tambah Firli.

Ia juga menekankan terkait proses perencanaan, pengesahan implementasi, dan risiko korupsi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, hingga evaluasi. Pada tahapan-tahapan tersebut ada risiko terjadi fraud. Namun demikian, Firli menegaskan KPK pun sejak lama telah membuat strategi pemberantasan korupsi dengan beberapa pendekatan. Pertama, pendidikan masyarakat (public education approach). Kedua, pencegahan (preventif approach). Ketiga, penindakan (law enforcement approach).

Pada kesempatan tersebut Firli memaparkan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jenis profesi dan jabatan, mulai dari swasta (329 orang), anggota DPR/DPRD (280 orang), PNS eselon I/II/III (235 orang), wali kota/bupati (129 orang), hingga gubernur (21 orang). Sedang modus operandi didominasi oleh penyuapan (739 kasus), pengadaan barang dan jasa (236 kasus), dan penyalahgunaan anggaran (50 kasus).

Diketahui, acara Pembekalan Kepemimpinan tersebut diselenggarakan secara tatap maya/virtual mulai 7-11 Juni 2021 yang diikuti oleh 102 bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota petahana hasil Pilkada serentak 2020. Kementerian Dalam Negeri juga berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif/signifikan terkait pengetahuan, sikap, dan keterampilan para kepala daerah agar lebih produktif dalam bekerja, inovatif dalam menciptakan rencana kerja dan anggaran, serta lebih responsif dalam menyesuaikan realitas kerja yang sangat dinamis. Mereka juga diharapkan membangun sinergitas hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. (RO/OL-14)