Selasa 15 Juni 2021, 07:09 WIB

Bupati Nonaktif Muara Enim Segera Diadili

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Bupati Nonaktif Muara Enim Segera Diadili

ANTARA/Hafidz Mubarak A
Bupati nonaktif Muara Enim Juarsah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas perkara Bupati nonaktif Muara Enim Juarsah. Dia akan segera diadili dalam kasus dugaan suap proyek-proyek dinas PUPR di Muara Enim pada 2019.

"Tim penyidik melaksanakan tahap dua yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa penuntut umum (JPU) dengan tersangka JRH (Juarsah)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (15/6).

Juarsah kini menjadi tahanan jaksa KPK. Dia akan ditahan lagi selama 20 hari mulai dari 14 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli 20201.

"Ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Kavling C1," ujar Ali.

Baca juga: Jaksa Belum Tentukan Sikap atas Putusan Banding Pinangki

Jaksa akan menyusun dakwaan kasus ini dalam 14 hari kerja. Setelah rampung, dakwaan itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang.

Juarsah diduga menyepakati dan menerima sejumlah uang komisi 5% dari beberapa proyek dinas PUPR di Muara Enim pada 2019. Salah satu uang haram yang diterima Juarsah berasal dari pihak swasta Robi Okta Fahlefi.

Juarsah juga membagi-bagi proyek pengadaan barang dan jasa di dinas PUPR Muara Enim pada 2019. Dia diduga menerima Rp4 miliar secara bertahap.

Juarsah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dia juga disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-1)

Baca Juga

MI/Susanto

KPK Ultimatum Orang yang Bantu Harun Masiku ke Luar Negeri

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 02 Agustus 2021, 06:43 WIB
KPK menegaskan sudah sering mempermasalahkan orang yang membantu buronan melarikan...
MI/Susanto

436 Pegawai Positif Covid-19, KPK Harus Putar Otak

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 02 Agustus 2021, 06:37 WIB
Khusus pada 2021, sebanyak 169 pegawai KPK positif covid-19 dan, dari jumlah tersebut, Kedeputian Penindakan berjumlah 41...
Mi/Adam Dwi

Wapres Minta Bangsa Kembali Tumbuhkan Kekuatan Nasional

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:43 WIB
Wapres mengatakan, untuk menghadapi situasi seperti saat ini, bangsa Indonesia perlu menumbuhkan kembali kekuatan nasional yang pernah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pembangunan Berkelanjutan demi Keselamatan Bersama

 Sektor keuangan memiliki peran besar dalam mengarahkan perubahan menuju penerapan green economy

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya