Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPEMIMPINAN kepala daerah di tujuh kabupaten dan kota di Sumatra Selatan sudah hampir habis. Karenanya, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru membeberkan tujuh nama penjabat yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah tersebut.
"Pelantikan akan dilakukan pada Senin, 18 September di Griya Agung pada sore hari, kata Herman Deru, Kamis (14/9/2023).
Satu demi satu nama penjabat kepala daerah pun disebut oleh Herman Deru.
Baca juga : Ombudsman: Penjabat Kepala Daerah Harus dari Kalangan Sipil
Pertama, Kota Pagaralam yang akan diisi oleh Lusapta Yudha Kurnia yang sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatra Selatan.
Lalu, Kabupaten Empat Lawang akan diisi Pauzan Khoiri, Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang. Kota Prabumulih diisi oleh Elman, yang merupakan Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
Baca juga : KPK Ingatkan Pj Kepala Daerah: Berintegritas Atau Kami Panggil!
Di Kabupaten Muara Enim akan diisi Ahmad Rijali yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel.
Untuk Kota Lubuklinggau diisi oleh Trisko Defriansyah yang sebelumnya Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
Sedangkan, Kabupaten Banyuasin akan dijabat oleh Hani Syopiar Rustam, yang merupakan Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Terakhir, untuk Kota Palembang akan dijabat Ratu Dewa yang merupakan Sekda Kota Palembang.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Sumsel, Edward Candra mengatakan, Pemprov Sumsel sudah berkoordinasi dan rapat dengan tujuh OPD serta perwakilan Kabupaten/Kota yang bakal dilantik untuk persiapan pelantikan.
"Setiap daerah mendapatkan alokasi 40 undangan. Jadi silahkan setiap daerah berkoordinasi untuk alokasi undangan mulai dari instansi vertikal, Forkopimda, SKPD, perwakilan DPRD, TP PKK , Asisten, Sekda dan keluarga penjabat yang dilantik," katanya.
Menurutnya, pembatasan tersebut dilakukan karena kapasitas ruangan di Griya Agung terbatas. Belum lagi undangan dari pejabat di Pemprov Sumsel. (Z-4)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah dengan kondisi geografis rawan.
KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan status hukum para pihak melalui konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Pejabat publik harus memperhatikan komunikasi politik yang sensitif terhadap masyarakat.
Kegiatan anjangsana Bupati dan Wakil Bupati ke mantan Bupati Klaten, Sunarno dan Sri Mulyani, dilakukan Sabtu (26/7).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved