Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegakan kepada semua penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia menjaga integritas. Jika tidak mau, bakal dipanggil.
"Kalau sudah diberikan materi integritas, tapi kemudian malah memilih untuk tidak berintegritas, maka jangan salahkan kalau dipanggil oleh KPK, jangan sampai," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Kamis (14/9).
Ghufron mengatakan pihaknya siap memberikan pendidikan integritas untuk para Pj kepala daerah. Mereka wajib menjunjung sikap antikorupsi meski masa jabatannya cuma sebentar.
Baca juga: 399 Orang Pengusaha Terjaring KPK
KPK menegaskan pihaknya bisa memproses Pj kepala daerah jika terbukti kedapatan sedang korupsi. Mereka diminta tidak mempertaruhkan karirnya demi uang haram.
"Karena expired-nya korupsi yang dilakukan tahun ini lifetime garansinya berlaku 12 tahun," ujar Ghufron.
Baca juga:KPK Temukan 958 Kasus Gratifikasi di Daerah
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana meminta keluarga para Pj kepala daerah menjadi pengingat agar korupsi tidak terjadi. Orang terdekat dinilai bisa menjadi benteng paling tangguh.
"Pasangan bisa menjadi benteng terakhir untuk mencegah korupsi, jangan intergitas dijaga di kantor saja, begitu sampai rumah tidak dijaga," tutur Wawan. (Z-3)
Dengan keputusan tersebut, Cheka Virgowansyah kembali ditetapkan sebagai Penjabat Wali Kota Tasikmalaya untuk satu tahun ke depan hingga 14 November 2024.
Pj bupati diminta memastikan keamanan menjelang akhir tahun. Selain itu dapat menjaga harga bahan pokok tidak naik tinggi dan tetap terkendali.
Saat ini warga Parung Panjang sangat membutuhkan kehadiran pemerintah dan isu truk tambang tentu memerlukan penanganan yang tepat.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
PEREBUTAN kursi orang nomor satu di Indonesia 2024 diprediksi bakal berlangsung ketat.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved