Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KPK menyayangkan Rektor Unnes yang telah mengembalikan pembinaan mahasiswanya kepada orang tuanya kembali, padahal peran masyarakat untuk melaporkan korupsi dilindungi hukum
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan lemahnya pengawasan fungsi hutan. Pembalakan liar di sejumlah hutan membuat negara rugi puluhan triliun rupiah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi menahan mantan anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar periode 2014-2019, Abdul Rozak Muslim terkait dugaan suap mantan Bupati Indramayu Supendi.
Salah satu bukti yang diserahkan Nizar adalah surat tugas Suharso sebagai Menteri Bappenas. Namun saat sampai di lokasi, Suharso justru menghadiri kegiatan partai berlambang kakbah tersebut.
"Buruknya pengawasan menyebabkan negara didera kerugian hingga Rp35 triliun rupiah per tahun akibat pembalakan liar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Menurut Adi, laporan ini kemungkinan efek pilkada yang sedang terjadi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
Dugaan gratifikasi itu berupa bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Medan, Aceh, Jambi, dan Surabaya dan dugaan tindak pidana korupsi lainnya.
“Kesaksian itu tidak sesuai dengan fakta persidangan karena tak ada hubungan dengan Nurhadi dan Rezky Herbiyono,” kata Maqdir
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat Provinsi DKI Jakarta menerima paling banyak keluhan terkait bantuan sosial di tingkat provinsi
Supervisi KPK terhadap kasus Joko Tjandra yang ditangani Kejagung maupun Polri bisa mengungkap aktor lain.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menyebut, rencananya penyerahan dokumen dilakukan pada Jumat kemarin.
Sebelumnya, KPK memeriksa enam saksi dalam penyidikan itu yang digelar di Polres Asahan, Sumatra Utara.
Kasus ini melibatkan Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah Sitorus yang berstatus tersangka
Sekda Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin memastikan roda pemerintahan tidak sampai terganggu dengan kabar pemeriksaan Bupati Aa Umbara Sutisna oleh KPK
Keluhan terbanyak dari masyarakat yakni tidak menerima bantuan meski sudah mendaftar.
Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.
KPK sudah dua kali minta salinan berkas ke Kejaksaan Agung. Tetapi, hingga kemarin belum juga direspons.
Agil menilai sikap tersebut menunjukan bahwa Kejagung enggan menyerahkan kasus Joko Tjandra ke KPK.
"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka AMS (Agusman Sinaga),"
ICW meminta Kejaksaan Agung dan Polri untuk segera mengirimkan salinan berkas perkara Joko Tjandra ke KPK untuk supervisi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved