Jumat 14 Januari 2022, 10:24 WIB

KPK Belum Temukan Kaitan Suap Bupati PPU dengan Ibu Kota Negara

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
 KPK Belum Temukan Kaitan Suap Bupati PPU dengan Ibu Kota Negara

Dok MI
Mediaindonesia.com

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan. KPK belum menemukan bukti yang menyebut kasus itu berkaitan dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN).

"Termasuk apakah pembangunan untuk menyangga IKN, tadi juga belum terlihat di dalam ekspose untuk menetapkan atau menaikkan kasus ini ke penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Januari 2022.

Alex mengatakan saat ini KPK bakal fokus mendalami dugaan suap yang dilakukan Abdul terlebih dahulu. Namun, jika kasus itu berkaitan dengan proyek IKN, KPK tidak segan melakukan penindakan.

"Tidak tertutup kemungkinan ada pengembangan pada saat penyidikan," ujar Alex.

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni pemberi sekaligus swasta Ahmad Zuhdi, dan penerima sekaligus Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Can/OL-12)

Baca Juga

FOTO ANTARA/R. Rekotomo

Jangan Dipaksakan, Rendahnya Elektabilitas Airlangga Bakal Rugikan Golkar

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 17 Januari 2022, 17:35 WIB
Ray menuturkan elektabilitas Airlangga sangat sulit didongkrak...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Demokrat dari Kasus Bupati PPU

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 17 Januari 2022, 16:55 WIB
Ali mengatakan pendalaman ini butuh dilakukan karena sebagian uang Gafur dipegang oleh tersangka sekaligus Bendahara Umum DPC Partai...
MI/ Moh Irfan

Pembahasan UU untuk Ibu Kota Baru Ditargetkan Tuntas Hari Ini

👤Mediaindonesia 🕔Senin 17 Januari 2022, 16:03 WIB
Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa mengatakan kalau pembahasan di tingkat Panja relatif lancar dan tidak ada masalah maka Senin sore...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya