Kamis 20 Januari 2022, 05:18 WIB

KPK Tahan Bupati Langkat

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Tahan Bupati Langkat

MI/Susanto
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin tiba di Gedung KPK, Jakarta.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Terbit langsung ditahan usai diumumkan sebagai tersangka.

"Dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik bagi para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 19 Januari 2022 sampai dengan 7 Februari 2022," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/1).

KPK juga melakukan penahanan terhadap lima tersangka lain dalam kasus ini. Mereka yakni pihak swasta Muara Perangin Angin, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar, kontraktor Marcos Surya Abdi, Kontraktor Shuhanda Citra, Kontraktor Isfi Syahfitra.

Baca juga: Bupati Langkat Diduga Mematok 2 Tarif Berbeda untuk Pengerjaan Proyek

Terbit dan Shuhanda ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Lalu, Marcos ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Kemudian, KPK menahan Isfi di Rutan Polres Jakarta Timur. Terakhir, Muara ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Iskandar saat ini masih diperiksa di Polres Binjai karena ditangkap belakangan.

KPK menetapkan enam orang tersangka dalam operasi senyap di Langkat. Mereka yakni Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, pihak swasta Muara Perangin Angin, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar, kontraktor Marcos Surya Abdi, Kontraktor Shuhanda, Kontraktor Isfi Syahfitra.

Atas perbuatannya, Muara disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Pendukung UAS Demo di Kedubes Singapura Hari Ini

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 20 Mei 2022, 11:07 WIB
Demo tersebut dilakukan sebagai respon atas sikap Singapura yang menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) beberapa waktu...
MI/Amir

Eurico Guterres dan Kepala BPN Sofyan Djalil Bahas Relokasi Eks Warga Timtim

👤Amiruddin Abdullah Reube 🕔Jumat 20 Mei 2022, 08:40 WIB
TOKOH masyarakat eks Tim tim yang berdomisili di NTT, Eurico Guterres bertemu dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil membahas...
MI/Moch Irfan

Kejagung: Belum Ditemukan Aliran Dana ke Parpol dalam Skandal CPO

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 20 Mei 2022, 08:06 WIB
DIREKTUR Penyidikan JAM-Pidsus Kejaksaan Agung Supardi menegaskan pihaknya belum menemukan aliran uang ke partai politik (parpol) terkait...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya