KPK Sita Ratusan Juta dari OTT Bupati Rejang Lebong

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penyitaan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, dan Wakil Bupati Hendri.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa selain uang tunai, tim penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

"Selain mengamankan pihak-pihak terkait, KPK juga menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai ratusan juta rupiah," ujar Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Selasa (10/3) malam.

Baca juga : KPK Tetapkan Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka Beserta 4 Orang Lainnya

Lima Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dari lima tersangka tersebut, dua orang berperan sebagai penerima suap, sementara tiga lainnya merupakan pemberi.

Meskipun identitas tersangka utama telah dikonfirmasi, yakni Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, KPK masih menutup rapat rincian proyek yang menjadi objek bancakan tersebut.

"Terkait dengan proyek-proyek yang mana saja, kami akan sampaikan secara lengkap nanti di konferensi pers," tambah Budi.

Baca juga : KPK OTT Bupati dan Wabup Rejang Lebong, Diduga Terima Suap Proyek Pemkab

Kronologi Singkat Penangkapan

OTT KPK ini dimulai pada Senin, 9 Maret 2026. Tim penindakan KPK mengamankan total 13 orang, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Pada Selasa (10/3), para terperiksa yang merupakan kader PAN tersebut diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

KPK dijadwalkan akan menggelar konferensi pers resmi pada Rabu, 11 Maret 2026, untuk membeberkan kronologi lengkap, konstruksi perkara, hingga nominal pasti uang suap yang diamankan dalam operasi tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di wilayah Bengkulu yang terjerat masalah hukum di lembaga antirasuah, sekaligus menjadi catatan kelam bagi integritas birokrasi di awal tahun 2026. (Z-10)