Headline

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Hanya Setahun Menjabat, Mengapa Bupati Rejang Lebong Terjerat OTT KPK?

mediaindonesia.com
10/3/2026 14:59
Hanya Setahun Menjabat, Mengapa Bupati Rejang Lebong Terjerat OTT KPK?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Senin (9/3).(Antara)

Hanya Setahun Menjabat, Mengapa Bupati Rejang Lebong Terjerat Pusaran Suap Proyek?

Kabar mengejutkan datang dari Provinsi Bengkulu. Belum genap satu tahun menikmati kursi kepemimpinan, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Hendri Praja terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (9/3/2026) malam.

Penangkapan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa pimpinan daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 lalu ini bisa begitu cepat terperosok dalam lubang korupsi? Berikut adalah analisis dan fakta-fakta di balik skandal suap proyek di Rejang Lebong.

Kronologi OTT KPK di Rejang Lebong

Tim penindakan KPK melakukan operasi senyap di beberapa titik di Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Dalam operasi tersebut, total 13 orang diamankan, termasuk unsur kepala daerah, ASN, dan pihak swasta. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan fee proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

"Kemudian, dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Hingga Selasa (10/3/2026) pagi, sembilan orang termasuk Bupati dan Wakil Bupati telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Penyidik juga menyegel ruang kerja Bupati dan menyita sejumlah uang serta dokumen penting sebagai barang bukti.

Profil Muhammad Fikri Thobari: Pengusaha yang Jadi Bupati

Muhammad Fikri Thobari bukan orang baru di dunia usaha. Sebelum memenangi Pilkada 2024, ia dikenal sebagai pengusaha properti sukses yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bukit Juvi Group dan Ketua DPD PAN Rejang Lebong. Latar belakangnya sebagai pengusaha awalnya diharapkan mampu membawa efisiensi dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan saat mencalonkan diri, Fikri memiliki kekayaan mencapai Rp19,5 miliar. Sebagian besar hartanya berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Bengkulu dan Rejang Lebong. Ironisnya, keterlibatannya dalam dugaan suap proyek infrastruktur justru menunjukkan adanya celah kerawanan pada sektor yang sangat ia kuasai sebagai pengusaha properti.

Statistik OTT Rejang Lebong (Maret 2026)

Pihak Diamankan 13 Orang (9 Dibawa ke Jakarta)
Dugaan Kasus Suap Proyek Infrastruktur (Fee Proyek)
Lokasi Penggeledahan Kantor Bupati, Rumah Dinas, Dinas PUPR

People Also Ask (FAQ)

1. Siapa yang menjabat Bupati Rejang Lebong saat ini?

Secara administratif, Muhammad Fikri Thobari masih menjabat sebagai Bupati. Namun, pasca-penangkapan, Sekda Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan koordinasi pemerintahan akan menunggu instruksi dari Kemendagri terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt).

2. Berapa nilai suap dalam OTT Rejang Lebong?

KPK belum merinci nominal pasti uang yang disita, namun dipastikan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan Rupiah dan dokumen proyek telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

3. Apa partai pengusung Bupati Rejang Lebong?

Muhammad Fikri Thobari merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN). Pada Pilkada 2024, ia berpasangan dengan Hendri (Wabup) dan berhasil meraih suara mayoritas masyarakat Rejang Lebong.

Kesimpulan

Tertangkapnya Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong secara bersamaan menjadi catatan kelam bagi birokrasi di Bengkulu. Meski pelayanan publik dijamin tetap berjalan oleh Sekda, kepercayaan masyarakat kini berada di titik nadir. Skandal ini menjadi pengingat keras bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek daerah harus diperketat sejak tahun pertama kepemimpinan.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya