Fenomena OTT Kepala Daerah Lanjut Terus, Warning dan Evaluasi Disebut

GELOMBANG Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para pemimpin daerah belum menunjukkan tanda-tanda mereda di tahun 2026. Hingga Maret ini, setidaknya delapan kepala daerah telah terjaring operasi senyap lembaga antirasuah tersebut. Kasus terbaru yang mencuri perhatian adalah penangkapan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, dan Wakil Bupati Hendri di Bengkulu pada Senin (9/3).

Rentetan OTT di Awal Tahun 2026

Fenomena ini menjadi ironi besar mengingat para kepala daerah ini baru menjabat sekitar satu tahun setelah pelantikan hasil Pilkada 2024. Berikut adalah daftar beberapa kepala daerah yang terjaring sepanjang Januari hingga Maret 2026:

• Januari: Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi terjaring terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi proyek.
• Maret: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ditangkap terkait suap pengadaan jasa outsourcing, disusul Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari terkait fee proyek.

Warning dari Kemendagri: Efek Jera Tak Cukup

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa fenomena ini membuktikan ancaman hukuman dan OTT saja tidak cukup memberikan efek jera. "Fenomena rentetan OTT kepala daerah ini sepertinya membuktikan kepada kita bahwa ancaman OTT tidak cukup menimbulkan efek jera. Bisa setiap minggu ada OTT, ibarat giliran saja," tegas Bima Arya di Jakarta, Rabu (11/3).

Baca juga : KPK Sita Ratusan Juta dari OTT Bupati Rejang Lebong

Ia menyerukan adanya perbaikan sistem dari hulu ke hilir, mulai dari sistem pemilihan kepala daerah yang berbiaya tinggi hingga penguatan sistem pencegahan di internal pemerintah daerah.

DPR Desak Evaluasi Biaya Politik

Ketua DPR RI Puan Maharani juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh antara pemerintah dan legislatif. Fokus utama evaluasi adalah pada tingginya biaya politik yang diduga menjadi pemicu utama para kepala daerah nekat melakukan praktik suap demi mengembalikan modal kampanye.

"Kita harus sama-sama evaluasi, apakah biaya politik terlalu mahal atau bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah. Kesadaran untuk saling menjaga itu penting," ujar Puan.

Urgensi Perbaikan Tata Kelola

KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo menyatakan bahwa penindakan ini adalah bagian dari upaya memastikan sistem pencegahan berjalan. Namun, KPK juga mengingatkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam membina kadernya agar tidak terjebak dalam praktik korupsi segera setelah menjabat.

Diharapkan dengan adanya rentetan kasus ini, pemerintah segera merumuskan formula baru dalam sistem pilkada dan pengawasan daerah agar integritas kepemimpinan di Indonesia dapat terjaga. (E-4)