Kamis 20 Januari 2022, 05:03 WIB

Bupati Langkat Diduga Mematok 2 Tarif Berbeda untuk Pengerjaan Proyek

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Bupati Langkat Diduga Mematok 2 Tarif Berbeda untuk Pengerjaan Proyek

MI/Susanto
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin dikawal petugas untuk menjalani pemeriksaan di KPK.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Terbit diduga mematok harga untuk pengerjaan proyek di Langkat.

"Dengan nilai persentase 15% dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5% dari nilai proyek untuk paket penunjukkan langsung," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/1).

Ghufron mengatakan Terbit dibantu Kepala Desa Balai Kasih Iskandar untuk menarik uang ke calon rekanan di Langkat. Proyek yang dimainkan dalam kasus ini ada di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.

Baca juga: Bupati Langkat Diduga Mengatur Proyek Bersama Saudara Kandung

Salah satu rekanan yang sudah mendapatkan proyek dari hasil pemufakatan jahat ini adalah pihak swasta Muara Perangin Angin. Dia mendapatkan paket dengan nilai proyek mencapai Rp4,3 miliar.

"Ada juga beberapa proyek yang dikerjakan tersangka TRP (Terbit Rencana Perangin Angin) melalui perusahaan milik tersangka ISK (Iskandar)," tutur Ghufron.

KPK menetapkan enam orang tersangka dalam operasi senyap di Langkat. Mereka yakni Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, pihak swasta Muara Perangin Angin, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar, kontraktor Marcos Surya Abdi, Kontraktor Shuhanda, dan Kontraktor Isfi Syahfitra.

Atas perbuatannya, Muara disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (OL-1)

Baca Juga

Ist/DPR

DPR Bakal Gelar RDP Bersama KPU dan Kemendagri Akhir Mei

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 18 Mei 2022, 13:42 WIB
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa rapat pembahasan untuk Pemilu 2024 itu akan digelar pada Senin 30 Mei...
Dok Instagram/Medcom.id

Alasan Hamil tidak Pengaruhi Proses Hukum Dea OnlyFans

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 18 Mei 2022, 12:05 WIB
Polisi menyebut proses hukum tersangka kasus pornografi, Gusti Ayu Dewanti atau Dea OnlyFans tetap berjalan, meski dalam keadaan...
ANTARA/ Reno Esnir

Wacana Terdakwa tidak Gunakan Atribut Keagamaan Saat Persidangan Diminta Segera Direalisasikan

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Rabu 18 Mei 2022, 11:36 WIB
Penggunaan atribut keagamaan itu dipandang sebagai upaya terdakwa terlihat sudah insaf dari pelanggaran hukum yang dia lakukan serta...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya