Selasa 18 Januari 2022, 14:16 WIB

KPK dan LPSK Diminta Ikut Berantas Mafia Tanah

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
KPK dan LPSK Diminta Ikut Berantas Mafia Tanah

MI/Adam Dwi P
Mantan Sekjen Kementerian ATR/BPN M Noor Marzuki (tengah).

 

TENAGA Ahli Wakil Presiden, M Noor Marzuki, mengatakan pemberantasan praktik mafia tanah harus didukungan oleh berbagai lembaga termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noor mengaku sangat lega lantaran KPK ikut andil dalam menertibkan aset pemerintah terutama tanah.

"Sejauh ini KPK mempunyai marwah yang kuat dalam memberantas praktik yang merugikan negara. Makanya, saya sangat senang KPK terlibat dalam upaya pengamanan aset pemerintah," kata Noor Marzuki dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Kejagung Tegaskan Belum Tetapkan Tersangka Korupsi Satelit Kemhan

Mantan Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu sudah mengupayakan penyelamatan aset pemerintah sejak 2008. Akan tetapi, upaya tersebut masih sulit terealisasi karena belum kuatnya instrumen dalam pemberantasan mafia tanah.

"Sejak 2008 saya sudah mencemaskan masalah ini. Tapi apalah daya, waktu itu belum ada dukungan dari lembaga-lembaga yang full power dalam melakukan penertiban," imbuhnya.

Ia menuturkan, jumlah keseluruhan aset tanah milik pemerintah yang tercatat di beberapa BUMN ada sekitar 126 juta bidang. Namun, data terakhir menyebutkan hanya 90 juta bidang yang sudah tercatat. "Nah ke mana sisanya yang tidak tercatat," tukas dia.

Noor Marzuki khawatir yang aset seharusnya menjadi milik sejumlah BUMN itu kini berada dalam penguasaan mafia tanah. Kalaupun tidak, aset-aset tersebut digarap oleh masyarakat sehingga harus ada pendekatan melalui dialog.  

Baca juga: Clubhouse Sediakan Fitur Baru untuk Bagikan Konten

Namun, ia mengaku tidak gampang mengajak masyarakat berdialog, khususnya masyarakat yang berada dalam tekanan mafia tanah. Menurut dia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus ambil bagian dalam agenda tersebut.

"Saya yakini ini bisa menambah 25-30% bila misi penyelamatan aset pemerintah ini berjalan sesuai skema," tandasnya. (RO/A-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Novrian Arbi

DPR Mengkaji Penggunaan Kotak Suara dari Kardus

👤┬áSri Utami 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:30 WIB
Wakil Ketua DPR  RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi II DPR untuk mengkajinya karena terkait dengan kerentanan kerusakan kertas...
MI/Pius Erlangga

Restorative Justice Kejaksaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Diapresiasi PBB

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:15 WIB
Selain dari sisi kecepatan, RJ oleh Kejaksaan juga diapresiasi akibat kontrol yang dimiliki jaksa penuntut umum. Sejauh ini, lebih dari...
DOK Kejagung

Mafia Migor Kembali Terungkap, Penegakan Hukum Era Jokowi Diapresiasi,

👤Widhoroso 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 16:59 WIB
Penegakan hukum yang tidak pandang bulu oleh pemerintahan Joko Widodo menuai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya