Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KOMISIONER Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suprayati menyoroti kinerja Polri dalam melindungi saksi dan korban menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara. Polri disebut telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan mengajukan perlindungan terhadap ribuan saksi dan korban tindak pidana.
"Sepanjang tahun 2024, Polri sendiri telah mengajukan permohonan perlindungan terhadap 1.209 orang saksi dan korban," kata Sri kepada wartawan, Minggu (29/6).
Sri mengatakan hal itu menunjukkan keterkaitan kinerja dan pentingya kolaborasi dan penguatan koordinasi dalam upaya perlindungan saksi dan korban. Sri berharap di usia Polri ke-79 tahun ini, kerja sama antara Polri dan LPSK khususnya terkait perlindungan saksi dan korban dapat terus diperkuat.
Menurutnya, hal itu penting dilakukan sebagai upaya menjamin pemenuhan hak restitusi bagi para korban tindak pidana. Sri meyakini jika kolaborasi itu dapat ditingkatkan, maka bisa mempermudah pengungkapan kasus-kasus tindak pidana lewat peran Justice Collaborator (JC).
"Kolaborasi LPSK bersama Polri diharapkan memperkuat pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana, serta peran pengungkapan perkara," tuturnya.
Ia memerinci beberapa kolaborasi yang bisa diperkuat antara Polri dan LPSK. Meliputi kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual, pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, narkoba, hingga korupsi.
"Sekali lagi selamat memasuki usia ke-79 untuk Polri," pungkasnya. (Yon/P-3)
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyiapkan perlindungan bagi jurnalis media Tempo yang mendapatkan teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus.
Dipaparkan bahwa kerentanan anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual sebesar 32% sedangkan kerentanan anak perempuan 51%.
Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.
Sinergitas pelayanan antar lembaga, dan kebutuhan penanganan yang lebih responsif terhadap korban.
Korban-korban tersebut, menurut Mahyudin harus mendapatkan perlindungan yang layak demi keberlangsungan kontestasi pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved