Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur Kalimantan Selatan menunjuk Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Husairi Abdi sebagai pelaksana tugas bupati setelah Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid ditahan KPK.
Aparat penegak hukum (APH) yang terduga terlibat kasus juga mesti diperlakukan sama.
Ghufron mengatakan KPK belum memperoleh hasil ekspose dugaan kasus tersebut.
Pemeriksaan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi
Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel
KPK menerima laporan PPATK terkait adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan pejabat di Indonesia
Apri diduga menerima sekitar Rp6,3 miliar dan Mohd Saleh menerima sekitar Rp800 juta.
Pada prinsipnya, ia mengatakan Presiden menyetujui langkah-langkah yang diambil oleh Kapolri terkait rencana perekrutan mantan pegawai KPK.
Amran akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Aswad Sulaiman, mantan Bupati Konawe Utara.
KPK adalah penegak hukum. Jadi ada standar hukumnya, baik prosedur maupun ketentuan syarat," katanya
Erick juga berhasil menguatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). UEA menyalurkan investasi sebesar US$32,7 miliar atau sekitar Rp457 triliun.
Maskur mengajukan permohonan ke KPK sebagai justice collaborator.
Ipi enggan memerinci cara Azis merekomendasikan Robin ke Rita. Namun, cara itu diduga melanggar hukum.
Untung saja sang advokat gagal terpilih karena memakai uang panas
Jaksa KPK membacakan tuntutan setebal 787 lembar secara bergantian. Dan menuntut hukum dengan pasal berlapis terhadap Nurdin Abdullah.
"Kode etik IKPI mengatur larangan untuk menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang melanggar undang-undang."
"KPK jangan mendengarkan opini-opini orang yang berkembang. Harus profesional mengungkap sesungguhnya rencana penyelenggara Formula E," ujarnya
Refly juga meminta, agar KPK tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus Formula E. Hal itu lantaran wilayah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Margarito, hal yang keliru sejak awal sudah menyalahi prosedur paling dasar dalam penentuan dugaan pidana.
KPK memeriksa 10 saksi untuk tersangka Apif di Gedung Polda Jambi, Kota Jambi, Jumat dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved