Senin 21 Maret 2022, 21:13 WIB

KPK Sarankan Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Penjualan Minyak Goreng Kemasan

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Sarankan Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Penjualan Minyak Goreng Kemasan

Dok MI
Ilustrasi

 

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta pemerintah memanggil produsen minyak goreng kemasan. Pemerintah diminta untuk menanyakan alasan produk mereka langka di pasaran.

"Faktanya saya bilang Bimoli, Rose Brand, Tropical, Filma enggak ada di lapangan. Ke mana saya bilang? Tinggal panggil saja mereka, ajak bicara kenapa langka," kata Firli, Senin (21/3).

Firli mengaku prihatin minyak goreng kemasan di Indonesia bisa langka. Dia bahkan sudah sering membahas ini dengan beberapa menteri dan pihak terkait.

Pemerintah disarankan untuk memperbaiki sistem tata kelola penjualan minyak goreng kemasan ke depannya. KPK siap membantu pemerintah membuatkan skema yang dibutuhkan.

"Waktu itu ada beberapa opsi yang saya sampaikan, saya bilang, satu, kita bangun sistem nasional neraca komoditas, sehingga kita tahu berapa produk kita, berapa kebutuhan kita," ujar Firli.

Pemerintah juga diminta tegas kepada pengusaha minyak goreng kemasan. Pemerintah diminta tidak melindungi pihak-pihak tertentu yang membuat minyak goreng kemasan menjadi langka di pasaran.

"Karena namanya pengusaha cari untung, saya bilang tertibkan. Sama Mendag saya bilang, bapak harus kerja sama dengan Kapolri, karena penimbunan dan kelangkaan bukan urusan KPK, itu pidum," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Ist

SKI: Hadapilah Resesi dengan Sense of Crisis dan Persatuan

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 30 September 2022, 17:33 WIB
Presiden RI Joko Widodo  mengeluarkan pernyataan agar Menteri Keuangan berhati-hati dalam...
Antara

Mau Nyapres, Anies Harap Isu Program Lebih Menonjol Dibandingkan Isu Negatif

👤 Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 30 September 2022, 17:11 WIB
Menurutnya, masa kampanye pemilu kerap diwarnai isu negatif, yang tidak berkaitan dengan program kerja. Anies berharap warga...
DOK MI.

Ridwan Soplanit Disanksi Demosi Delapan Tahun terkat Kasus Brigadir J

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Jumat 30 September 2022, 16:58 WIB
Ajun Komisaris Besar Ridwan Soplanit (RS) dijatuhi hukuman sanksi demosi berdurasi delapan tahun oleh majelis sidang etik Komisi Kode Etik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya