Kenaikan Harga Minyakita Diduga Karena Permaslahan Tata Produksi CPO

PENGAMAT Pertanian, Syaiful Bahari mengatakan bahwa kenaikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita menandakan bahwa pemerintah gagal membangun tata produksi industri minyak kelapa sawit. Padahal, menurutnya Indonesia adalah negara penghasil CPO terbesar di dunia.

"Artinya, semua bahan baku minyak goreng itu ada di dalam negeri, bahkan melimpah dan sampai ekspor. Jadi kalau terjadi kenaikan HET minyak goreng berarti ada yang salah," ucap Syaiful saat dihubungi pada Selasa (9/7).

Sama halnya dengan beras, Syaiful menilai bahwa bahan baku tersedia dan dapat diproduksi di dalam negeri, akan tetapi HET beras saat ini terus menerus menunjukkan kenaikan.

Baca juga : Produksi Sawit dan CPO Nasional Surplus, Pengamat: HET Minyakita Tak Perlu Dinaikkan

"Ini berarti pemerintah telah gagal dalam membangun basis produksi pangan nasional," cetusnya.

Jika kedua komoditi seperti minyak goreng dan beras yang sumber bahan bakunya bisa diproduksi di dalam negeri bahkan bisa ekspor, Syaiful menyatakan bahwa pemerintah tidak mampu lagi mempertahankan stabilitas harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

"Apalagi komoditi lain yang sulit diproduksi di dalam negeri atau produktivitasnya kurang, maka harga pangan tersebut akan turut terkerek naik," sebut dia.

Baca juga : Mendag Usulkan HET Minyakita Naik

Maka dari itu, jalan keluar yang pertama menurutnya adalah untuk komoditi pangan yang unggul diproduksi di dalam negeri, seperti minyak goreng, beras, jagung dan kacang-kacangan, maka pemerintah segera memperbaiki tata kelola produksi dari hulu sampai hilir.

"Agar HPP komoditi tersebut lebih rendah dan efisien dibanding negara-negara lain. Sehingga harga jual ke masyarakat pun bisa lebih murah dan stabil," ungkapnya.

Kedua, Syaiful memaparkan bahwa bagi komoditi yang tidak mungkin diproduksi secara efisien di dalam negeri, maka jalan yang diambil hanyalah dari harus melalui impor.

"Tetapi pemerintah harus memangkas seluruh peraturan perizinan impor yang memberatkan para importir dan pedagang. Karena kalau praktek rente ekonomi dalam impor pangan masih merajalela, sudah pasti harga di konsumen ikut tinggi, yang jadi korban adalah masyarakat lagi," tandasnya. (Z-8)