Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penyidik KPK Novel Baswedan dikabarkan tidak lolosĀ tes assesment wawasan kebangsaan. Namun, Komisi DPR RI meminta KPK untuk membuka informasi hasil tes.
Nama Azis Syamsuddin turut terseret dalam kasus itu lantaran diduga mengenalkan penyidik Stepanus Robin kepada Syahrial.
Pimpinan KPK hanya cukup memberitahukan pada Dewas.
Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap untuk tidak menaikkan perkara ke tingkat penyidikan dengan tersangka penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan kawan-kawan.
PULUHAN pegawai KPK disebut-sebut tak lolos tes assessment untuk alih status menjadi ASN, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Sekjen KPK bilang hasil tes alih status ASN masih tersegel.
Terkait dengan hal tersebut, Novel menganggap ada upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas dari KPK.
PEMUTAKHIRAN data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, sebagai perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia.
Karyawan KPK diwajibkan mengubah status mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN).
MK, hari ini, Selasa (4/5), akan membacakan putusan uji formil dan materi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.
KPK memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara serta anak dan rekanan dalam kasus korupsi pengadaan bansos.
Penahanan Sri dilakukan usai dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wanita Tangerang, 28 April 2021.
KPK telah menerima hasil assessment wawasan kebangsaan yang diserahkan BKN pada 27 April. Ali Fikri mengatakan dokumen hasil tes itu masih disimpan dan disegel KPK sejak diserahkan dari BKN.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial.
Dalam dakwaan pertama, jaksa KPK menyebut Nurhadi dan Rezky menerima suap Rp45,72 miliar dari bos PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto.
Hanya dengan pendidikanlah, bangsa ini dapat terlepas dari beragam belenggu kemaksiatan, salah satunya korupsi dan perilaku koruptif yang telah menggurita di Republik ini
Pemberian THR dari pihak swasta ke pejabat mana pun cenderung menimbulkan konflik kepentingan. Larangan penerimaan THR itu juga termasuk pemberian barang.
Jangkar NTT mendesak MK untuk membatalkan UU KPK hasil revisi karena dinilai sangatĀ melemahkan lembaga tersebut.
Fasilitas dinas diminta digunakan dengan semestinya. Pasalnya, fasilitas dinas disiapkan negara untuk bekerja, bukan buat kegiatan pribadi pejabat.
Pendidikan menjadi kunci menanamkan nilai integritas sedari dini untuk membangun sikap antikorupsi.
Lembaga antirasuah menegaskan penerimaan gratifikasi dilarang dan dapat berimplikasi pada pidana korupsi. Gratifikasi hari raya juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved