Minggu 13 Maret 2022, 07:05 WIB

Akan Terapkan Pasal TPPU, KPK Pelajari Putusan Kasasi Edhy Prabowo

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Akan Terapkan Pasal TPPU, KPK Pelajari Putusan Kasasi Edhy Prabowo

ANTARA/ Reno Esnir
Terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo. Lembaga Antikorupsi itu mau mempelajari putusan kasasi Edhy terlebih dahulu sebelum menetapkan pasal TPPU.

"Kami masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) untuk dipelajari dan dianalisa lebih lanjut fakta-fakta hukumnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Minggu (13/3).

KPK, hingga kini, masih belum menerima putusan lengkap kasasi Edhy. Lembaga Antikorupsi itu bakal mempelajari semua fakta dalam putusan itu untuk menentukan langkah hukum berikutnya terhadap Edhy.

Baca juga: MA sebut Diskon Hukuman Edhy Prabowo Karena Bolehkan Ekspor Benur

Edhy diketahui telah membeli beberapa barang memalui uang hasil suapnya. Salah satu barang yang diduga dibeli pakai uang suap yakni vila.

Hukuman Edhy Prabowo diubah Mahkamah Agung (MA). Hukuman Edhy dalam kasus suap ekspor benih lobster menjadi lima tahun penjara oleh majelis kasasi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara lima tahun dan denda sebesar Rp400 juta," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro melalui keterangan tertulis, 9 Maret 2022.

Denda itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayarkan, hukuman penjara Edhy bakal ditambah enam bulan.

Edhy juga mendapatkan hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun. Hukuman ini baru dihitung setelah Edhy selesai menjalankan pidana pokoknya.

Majelis kasasi menilai upaya hukum sebelumnya tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan untuk Edhy. Salah satunya yakni sudah menjadi menteri yang baik. (OL-1) 

Baca Juga

Ist

PBB: Ujaran Kebencian Rusak Solidaritas Komunitas Sosial

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:57 WIB
Ujaran kebencian telah menjalar dan merusak kohesi sosial dan merusak pemahaman bersama yang seharusnya ada dalam sebuah komunitas dan...
Dok MI

Kemendagri Ingatkan Penyederhanaan Regulasi untuk Harmonisasi Peraturan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:43 WIB
Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun Perda dan...
Antara

Kabareskrim Instruksikan Pisahkan Laporan Polisi Kasus Indosurya

👤Siti Yona Hukmana 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:28 WIB
Dia mengaku akan menyelidiki secara parsial. Artinya setiap LP akan ditangani secara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya