Kamis 10 Maret 2022, 15:02 WIB

MA sebut Diskon Hukuman Edhy Prabowo Karena Bolehkan Ekspor Benur

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
MA sebut Diskon Hukuman Edhy Prabowo Karena Bolehkan Ekspor Benur

MI/Susanto
Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro

 

WAKIL Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro mengatakan bahwa Majelis Hakim Kasasi menilai dalam putusan judex facti kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa Edhy Prabowo.

“Ada keadaan yang meringankan terdakwa, namun pengadilan judex facti tidak mempertimbangkan,” kata Andi kepada wartawan dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Mahkamah Agung, Jakarta, hari ini.

Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa judex facti, atau para hakim di pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dan para hakim di pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding sebelumnya tidak mempertimbangkan beberapa fakta yang meringankan.

Menurut Majelis Hakim Kasasi, faktor yang meringankan terdakwa adalah kinerja baik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sebagai seorang menteri, Majelis Hakim Kasasi menilai Edhy Prabowo telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan.

Dalam hal ini, Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020.

Melalui kebijakan baru tersebut, Edhy membuka kembali ekspor benih lobster. Regulasi ini mengatur pengelolaan hasil perikanan seperti lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajunfan (Portunus spp.).

Baca juga: KPK Nilai Vonis Kasasi Edhy Prabowo tidak Beri Efek Jera

“Dengan tujuan, yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster guna kesejahteraan masyarakat, yaitu ingin memberdayakan nelayan karena lobster di Indonesia sangat besar,” kata Andi.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi memperbaiki pidana pokok yang sebelumnya diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Durasi pidana penjara yang sebelumnya selama 9 tahun, kini menjadi 5 tahun dengan pidana denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Itu yang diperbaiki. Sedangkan, amar selebihnya tetap berlaku,” kata dia.

Dalam konferensi pers tersebut, Andi juga mengatakan bahwa Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara Edhy Prabowo telah menolak permohonan kasasi karena menganggap permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Meskipun demikian, Majelis Hakim Kasasi tetap melakukan perbaikan pada putusan yang ditanggung oleh Edhy Prabowo dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan. (Ant/OL-4)

Baca Juga

dok.ist

KPK Hadiri Sidang Praperadilan yang Diajukan Nizar Dahlan ke PN Jaksel

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 09 Agustus 2022, 05:40 WIB
SETELAH mangkir dalam sidang praperadilan pertama, kini KPK hadir dalam sidang praperadilan yang ajukan oleh Kader senior Partai Persatuan...
DOK MI

15 Eks Anggota JI Ikrar Setia Kepada NKRI

👤Widhoroso 🕔Senin 08 Agustus 2022, 23:56 WIB
WAKIL Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyaksikan langsung 15 mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang ikrar setia kepada...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Kapolri Lantik Irjen Pol. Syahar Diantono sebagai Kadiv Propam

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 22:37 WIB
Irjen Pol. Syahar Diantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kabareskrim Polri. Setelah dilantik sebagai Kadiv Propam Polri, posisi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya