Kamis 10 Maret 2022, 07:18 WIB

KPK Nilai Vonis Kasasi Edhy Prabowo tidak Beri Efek Jera

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Nilai Vonis Kasasi Edhy Prabowo tidak Beri Efek Jera

ANTARA/Reno Esnir
Terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diubah menjadi lima tahun penjara melalui upaya hukum kasasi. Vonis kasasi itu diyakini tidak memberikan efek jera.

"Karena pemberian efek jera merupakan salah satu esensi penegakkan hukum tindak pidana korupsi, yang bisa berupa besarnya putusan pidana pokok atau badan, serta pidana tambahan seperti uang pengganti ataupun pencabutan hak politik," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Kamis (10/3).

KPK menilai majelis kasasi tidak mempertimbangkan tindakan suap Edhy sebagai kejahatan luar biasa. Putusan itu diyakini tidak sepadan dengan derita rakyat dari tindakan Edhy.

Baca juga: Edhy Prabowo Ajukan Kasasi Ke MA

"Satu di antaranya tentu bisa melalui putusan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan juga mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang," ujar Ali.

Meski begitu, KPK tidak bisa memprotes putusan kasasi Edhy. Lembaga Antikorupsi cuma bisa manut karena hakim memiliki kewenangan mutlak dalam memberikan putusan perkara.

"Kami menghormati setiap putusan peradilan, termasuk putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo," tutur Ali.

Hukuman Edhy Prabowo diubah Mahkamah Agung (MA). Hukuman Edhy dalam kasus suap ekspor benih lobster menjadi lima tahun penjara oleh majelis kasasi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara lima tahun dan denda sebesar Rp400 juta," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro melalui keterangan tertulis, Rabu (9/3).

Denda itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayarkan, hukuman penjara Edhy bakal ditambah enam bulan.

Edhy juga mendapatkan hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun. Hukuman ini baru dihitung setelah Edhy selesai menjalankan pidana pokoknya.

Majelis kasasi menilai upaya hukum sebelumnya tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan untuk Edhy. Salah satunya yakni sudah menjadi menteri yang baik. (OL-1) 

Baca Juga

Dok. DPP Partai NasDem

Pakar: Peluang NasDem untuk Berkoalisi Terbuka Lebar

👤Sri Utami 🕔Minggu 29 Januari 2023, 18:07 WIB
Dengan posisi Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung dalam Pemilu 2024, membuat posisi tawar Partai NasDem semakin...
MI/ Moh Irfan

KPU Imbau Peserta Pemilu 2024 Tak Gunakan Dana Kampanye Ilegal

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 29 Januari 2023, 15:06 WIB
KPU mengimbau peserta Pemilu 2024 untuk tak gunakan dana kampanye ilegal. Komisioner KPU RI Idham Holik mengemukakan akan ada sanksi pidana...
dok.Ant

Tirta Lunggana Keluar Dari Kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 29 Januari 2023, 14:24 WIB
KADER Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana menyatakan telah mengundurkan diri...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya