Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengajak seluruh pihak termasuk awak media untuk menjaga agar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tidak mengalami kebocoran. Ajakan itu berkaitan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyebutkan potensi kebocoran APBD DKI Jakarta cukup tinggi.
"Mari kita sama-sama menjaga agar anggaran yang ada digunakan sebaik-baiknya," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/3).
Riza menambahkan, godaan untuk melakukan kecurangan di DKI Jakarta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan daerah provinsi daerah lain di Indonesia yang APBD-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Pemprov DKI Jakarta.
Karena APBD DKI Jakarta, lanjut Riza lagi, jauh lebih besar jika dibandingkan daerah-daerah lainnnya di Indonesia.
"Ya mohon maaf di daerah yang anggarannya sedikit saja ada yang tergoda untuk korupsi, apalagi dengan anggaran yang besar seperti DKI Jakarta," ungkap Riza.
Riza ditanya tentang berapa oknum pejabat di lingkup Pemprov DKI dan jajaran terlibat korupsi dan dijawab.
Baca juga: Polisi Penembak Laskar FPI Divonis Bebas Karena Bertindak demi Pembelaan Diri
"Sejauh saya menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, belum ada pejabat Pemprov DKI yang terlibat dalam kasus korupsi.
"Alhamdulillah sejauh ini pejabat-pejabat di DKI Jakarta sepanjang yang saya tau selama saya menjabat di sini baik (tidak ada kasus korupsi)," kata Riza.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berpotensi besar mengalami kebocoran.
Pasalnya, APBD DKI Jakarta sangat besar karena setara dengan gabungan APBD Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan lingkup pemerintahan yang jauh lebih kecil
"Potensi terjadinya kebocoran tentu saja ya dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi," kata Alex.
Namun sebelumnya KPK mengungkapkan ada oknum pejabat Pemprov DKI mencairkan cek Rp35 miliar. (OL-4)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa kasus perundungan (bullying) yang diduga memicu ledakan di SMAN 72 Jakarta harus diproses secara tuntas
Tahun ini, Jakarta Film Week menayangkan 134 film dari 25 negara, disertai berbagai program pengembangan industri seperti Lab Produser, Forum Bisnis, Forum Pitching, dan Talent Hub.
Rano Karno menilai, salah satu hambatan masyarakat untuk berkunjung ke Museum Bahari adalah lalu lintas truk kontainer di kawasan itu.
IAI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, dalam mewujudkan kebijakan pembangunan kota
Diusulkannya Zita jadi cawagub DKI murni aspirasi dari kader, simpatisan, dan jaringan partai di Jakarta.
Meski banyak nama dari partai lain, dia mengatakan PAN akan konsisten menawarkan nama Zita uAnjani ntuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta.
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved