Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengajak seluruh pihak termasuk awak media untuk menjaga agar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tidak mengalami kebocoran. Ajakan itu berkaitan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyebutkan potensi kebocoran APBD DKI Jakarta cukup tinggi.
"Mari kita sama-sama menjaga agar anggaran yang ada digunakan sebaik-baiknya," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/3).
Riza menambahkan, godaan untuk melakukan kecurangan di DKI Jakarta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan daerah provinsi daerah lain di Indonesia yang APBD-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Pemprov DKI Jakarta.
Karena APBD DKI Jakarta, lanjut Riza lagi, jauh lebih besar jika dibandingkan daerah-daerah lainnnya di Indonesia.
"Ya mohon maaf di daerah yang anggarannya sedikit saja ada yang tergoda untuk korupsi, apalagi dengan anggaran yang besar seperti DKI Jakarta," ungkap Riza.
Riza ditanya tentang berapa oknum pejabat di lingkup Pemprov DKI dan jajaran terlibat korupsi dan dijawab.
Baca juga: Polisi Penembak Laskar FPI Divonis Bebas Karena Bertindak demi Pembelaan Diri
"Sejauh saya menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, belum ada pejabat Pemprov DKI yang terlibat dalam kasus korupsi.
"Alhamdulillah sejauh ini pejabat-pejabat di DKI Jakarta sepanjang yang saya tau selama saya menjabat di sini baik (tidak ada kasus korupsi)," kata Riza.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berpotensi besar mengalami kebocoran.
Pasalnya, APBD DKI Jakarta sangat besar karena setara dengan gabungan APBD Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan lingkup pemerintahan yang jauh lebih kecil
"Potensi terjadinya kebocoran tentu saja ya dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi," kata Alex.
Namun sebelumnya KPK mengungkapkan ada oknum pejabat Pemprov DKI mencairkan cek Rp35 miliar. (OL-4)
IAI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, dalam mewujudkan kebijakan pembangunan kota
Diusulkannya Zita jadi cawagub DKI murni aspirasi dari kader, simpatisan, dan jaringan partai di Jakarta.
Meski banyak nama dari partai lain, dia mengatakan PAN akan konsisten menawarkan nama Zita uAnjani ntuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta.
Pada tahun 2022 dan 2023, Jatim mendapat penghargaan sebagai provinsi terinovatif dalam ajang nasional Innovative Government Award yang diselenggarakan Kemendagri.
Warganet ramai-ramai menolak RUU DKJ lantaran bisa menghapus hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.
Akan terjadi ketidakjelasan sistem bila Jakarta dijadikan provinsi administratif dengan penunjukan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Keberadaan dua instansi itu diharap bisa memaksimalkan fungsi transparansi, sampai akuntabilitas penyelenggaraan haji di Indonesia.
Permintaan keterangan ditujukan untuk membuat kasus ini semakin terang. KPK tengah berupaya menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
Asep enggan memerinci pom bensin mana saja yang ditemukan selisih data. Menurut dia, selisih ini membuat negara merugi.
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved