Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengajak seluruh pihak termasuk awak media untuk menjaga agar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tidak mengalami kebocoran. Ajakan itu berkaitan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyebutkan potensi kebocoran APBD DKI Jakarta cukup tinggi.
"Mari kita sama-sama menjaga agar anggaran yang ada digunakan sebaik-baiknya," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/3).
Riza menambahkan, godaan untuk melakukan kecurangan di DKI Jakarta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan daerah provinsi daerah lain di Indonesia yang APBD-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Pemprov DKI Jakarta.
Karena APBD DKI Jakarta, lanjut Riza lagi, jauh lebih besar jika dibandingkan daerah-daerah lainnnya di Indonesia.
"Ya mohon maaf di daerah yang anggarannya sedikit saja ada yang tergoda untuk korupsi, apalagi dengan anggaran yang besar seperti DKI Jakarta," ungkap Riza.
Riza ditanya tentang berapa oknum pejabat di lingkup Pemprov DKI dan jajaran terlibat korupsi dan dijawab.
Baca juga: Polisi Penembak Laskar FPI Divonis Bebas Karena Bertindak demi Pembelaan Diri
"Sejauh saya menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, belum ada pejabat Pemprov DKI yang terlibat dalam kasus korupsi.
"Alhamdulillah sejauh ini pejabat-pejabat di DKI Jakarta sepanjang yang saya tau selama saya menjabat di sini baik (tidak ada kasus korupsi)," kata Riza.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berpotensi besar mengalami kebocoran.
Pasalnya, APBD DKI Jakarta sangat besar karena setara dengan gabungan APBD Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan lingkup pemerintahan yang jauh lebih kecil
"Potensi terjadinya kebocoran tentu saja ya dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi," kata Alex.
Namun sebelumnya KPK mengungkapkan ada oknum pejabat Pemprov DKI mencairkan cek Rp35 miliar. (OL-4)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa kasus perundungan (bullying) yang diduga memicu ledakan di SMAN 72 Jakarta harus diproses secara tuntas
Tahun ini, Jakarta Film Week menayangkan 134 film dari 25 negara, disertai berbagai program pengembangan industri seperti Lab Produser, Forum Bisnis, Forum Pitching, dan Talent Hub.
Rano Karno menilai, salah satu hambatan masyarakat untuk berkunjung ke Museum Bahari adalah lalu lintas truk kontainer di kawasan itu.
IAI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, dalam mewujudkan kebijakan pembangunan kota
Diusulkannya Zita jadi cawagub DKI murni aspirasi dari kader, simpatisan, dan jaringan partai di Jakarta.
Meski banyak nama dari partai lain, dia mengatakan PAN akan konsisten menawarkan nama Zita uAnjani ntuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi penangkapan Bupati Pati Sudewo (SDW). Bupati Pati Sudewo itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved