Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meyakini jika cinta bisa menghapus segala bentuk tindak pidana korupsi di daerah. Karena itu, pihaknya meminta pada kepala daerah untuk meningkatkan rasa cinta kepada masyarakat.
"Kepala daerah adalah bapak atau orangtua yang harus cinta dan karenanya berkomitmen pada kemakmuran semua rakyat dan daerahnya," kata Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (30/3).
Ghufron mengatakan meningkatkan cinta kepada masyarakat lebih ampuh dalam memberantas korupsi ketimbang skor monitoring corruption perception (MCP). Masih banyak daerah yang ditemukan kasus suap padahal skor MCP-nya tinggi.
"Tidak sedikit yang capaian MCP nya bagus namun masih banyak suap itu karena motivasi dan dedikasi kepala daerah memenuhi MCP hanya sebagai pemenuhan formil atau administratif saja," ujar Ghufron.
Peningkatan cinta kepada masyarakat diyakini bisa membuat pejabat berpikir dua kali untuk menerima suap atau melakukan korupsi. Pasalnya, menerima suap atau melakukan korupsi bakal sama dengan menyakiti orang tercinta.
"Tanpa kesadaran dan dedikasi kecintaan kepada rakyat MCP pun penindakan akan terus menjadi kegiatan rutin yang tak berkesudahan," tutur Ghufron.
Baca juga: KPK Lelang 2 Jetski Milik Eks Gubernur Sulsel
Atas dasar itulah pejabat daerah diminta meningkatkan rasa cintanya kepada masyarakat. Ghufron yakin masyarakat daerah bisa makmur jika pejabatnya bekerja dengan cinta.
"KPK mengingatkan agar kepala daerah memahami jati diri kepala daerah adalah kepala keluarga segenap warga daerahnya, perut yang harus dikenyangkan adalah perut seluruh rakyat, kesehatan pendidikan dan semua kepentingan publik harus dipenuhi bagi seluruh rakyat daerahnya," pungkasnya.(OL-5)
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan akan memerangi korupsi tanpa kompromi saat berpidato di World Economic Forum (WEF) Davos, Swis, Kamis (22/1)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved