Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meyakini jika cinta bisa menghapus segala bentuk tindak pidana korupsi di daerah. Karena itu, pihaknya meminta pada kepala daerah untuk meningkatkan rasa cinta kepada masyarakat.
"Kepala daerah adalah bapak atau orangtua yang harus cinta dan karenanya berkomitmen pada kemakmuran semua rakyat dan daerahnya," kata Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (30/3).
Ghufron mengatakan meningkatkan cinta kepada masyarakat lebih ampuh dalam memberantas korupsi ketimbang skor monitoring corruption perception (MCP). Masih banyak daerah yang ditemukan kasus suap padahal skor MCP-nya tinggi.
"Tidak sedikit yang capaian MCP nya bagus namun masih banyak suap itu karena motivasi dan dedikasi kepala daerah memenuhi MCP hanya sebagai pemenuhan formil atau administratif saja," ujar Ghufron.
Peningkatan cinta kepada masyarakat diyakini bisa membuat pejabat berpikir dua kali untuk menerima suap atau melakukan korupsi. Pasalnya, menerima suap atau melakukan korupsi bakal sama dengan menyakiti orang tercinta.
"Tanpa kesadaran dan dedikasi kecintaan kepada rakyat MCP pun penindakan akan terus menjadi kegiatan rutin yang tak berkesudahan," tutur Ghufron.
Baca juga: KPK Lelang 2 Jetski Milik Eks Gubernur Sulsel
Atas dasar itulah pejabat daerah diminta meningkatkan rasa cintanya kepada masyarakat. Ghufron yakin masyarakat daerah bisa makmur jika pejabatnya bekerja dengan cinta.
"KPK mengingatkan agar kepala daerah memahami jati diri kepala daerah adalah kepala keluarga segenap warga daerahnya, perut yang harus dikenyangkan adalah perut seluruh rakyat, kesehatan pendidikan dan semua kepentingan publik harus dipenuhi bagi seluruh rakyat daerahnya," pungkasnya.(OL-5)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
PEMBERIAN pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto memberikan preseden buruk pada pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved