Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Pemecatan itu dinilai mengabaikan temuan Ombudsman dan Komnas HAM yang sebelumnya menyebut pelaksanaan TWK telah terjadi cacat administrasi serta melanggar hak asasi para pegawai KPK.
Komnas meminta agar jangan sampai ada pengenalan stigma baru terhadap para pegawai.
Dalam rekomendasinya, Ombudsman menyampaikan agar peralihan pegawai KPK menjadi ASN dilaksanakan termasuk pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat TWK.
Sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk melakukan judicial review, keputusan MK berasas erga omnes atau berkekuatan putusan tetap
"Pak Alex kalimatnya lebih halus saja bilang enggak maksimal, kalau saya bilang sih enggak efektif memang e-proc dari sisi pencegahan korupsi," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Alex mengatakan masih banyak pengusaha yang mencoba melobi pejabat daerah dengan cara korupsi untuk memenangkan tender.
"E-procurement itu memang hanya alat. Ketika mereka melakukan dengan bersekongkol, secanggih apapun sistem itu akan jebol juga."
Kuasa hukum Alex Noerdin, Soseilo Aribowo mengakatan pihaknya masih mempertimbangkan upaya hukum praperadilan setelah Kejaksaan Agung menetapkan kliennya sebagai tersangka.
Wawan menjalani hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Selama pemeriksaan berlangsung, pengamanan di sekitar Mako Brimob Batalion B Polda Papua di Timika tampak cukup ketat.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, pejabat yang mendapat kedudukan hasil dari praktik koruptif akan sulit melayani masyarakat, lantaran tidak berintegritas.
"Pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018 untuk tersangka BS (Budhi Sarwono)," kata Ali Fikri
Kasus yang terjadi pada 2009 sampai 2011 ini menyeret mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino sebagai terdakwa
KPK mengumumkan para pegawai yang tak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021.
Kerugian keuangan negara yang ditangani kejaksaan mencapai Rp26,1 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi ketimbang capaian Polri dan KPK.
Yaqut melaporkan nilai kekayaannya mencapai Rp11,2 miliar. Nilai itu naik sebesar 1092 persen dari laporan kekayaan yang ia lakukan terakhir pada 2018.
Dalam kesempatan itu, KPK mengumumkan para pegawai yang tak memenuhi syarat TWK akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021
Keputusan itu resmi diumumkan pimpinan KPK dalam konferensi pers dihadiri Firli Bahuri, Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron.
KPKÂ menyelisik adanya pertemuan terkait pengurusan kuota rokok dan minuman beralkohol di Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan.
Informasi oknum mengaku pegawai disebut menerima dari mantan Bupati Kuantan Singingi itu pertama kali muncul dalam persidangan di PN Pekanbaru, Riau.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved