Berita Terbaru KPK Hari Ini

Ketua KPK: Kasus Dugaan Korupsi Whoosh Masih Dikaji

KPK masih melakukan pengecekan untuk memastikan langkah lanjutan dalam penanganan perkara dugaan korupsi tersebut, termasuk dalam menentukan pihak-pihak yang akan diperiksa.

Ini Kesimpulan KPK dari Hasil Penyelidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan RS Sumber Waras

KPK menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada 16 Oktober 2025. Pramono membahas soal permasalahan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras.

KPK Didesak tak Pandang Bulu Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat 

ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menyelidiki dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) atau dugaan mark up

KPK masih Fokus Selidiki Unsur Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Dugaan mark up proyek Whoosh ramai dibicarakan masyarakat usai dibahas Mahfud MD di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official.

Soal Pemanggilan Luhut Binsar Pandjaitan Terkait Kasus Whoosh, Ini Respons KPK

Mahfud MD mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

Ada Calo yang Mengaku Bisa Urus Kasus Pemerasan TKA

Bayu diduga menerima sejumlah uang dari pejabat terkait perkara ini untuk penanganan perkara. Modus itu dipastikan penipuan karena kasus yang ditangani KPK tidak bisa disetop.

Dugaan Mark Up Whoosh Naik Penyelidikan, KPK Sebut Pemanggilan Mahfud Tergantung Kebutuhan

Meski begitu, KPK belum bisa memastikan pemanggilan Mahfud dalam penyelidikan kasus ini. Tapi, eks Menkopolhukam itu diizinkan memberikan data secara sukarela.

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025

KPK mengumumkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh mulai dilakukan sejak awal 2025.

KPK Pastikan Lahan RS Sumber Waras Bebas Masalah Hukum

KPK menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada 16 Oktober 2025. Pramono membahas soal permasalahan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras.

KPK Gelar Penyelidikan Mark Up Proyek Whoosh

Budi belum bisa memerinci perkembangan data rasuah yang ditemukan KPK. Informasi di tahap penyelidikan sangat dirahasiakan.

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haryanto dalam Kasus RPTKA

Mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Haryanto menjalani pemeriksaan lanjutan  di Gedung Merah Putih KPK.

KPK Hentikan Kasus Sumber Waras, Pramono Tancap Gas Bangun RS

Setelah KPK hentikan kasus lahan Sumber Waras, Gubernur DKI Pramono Anung tancap gas menyiapkan pembangunan rumah sakit tipe A di Jakarta Barat dengan dukungan pemerintah pusat.

Mahfud MD Siap Hadapi Panggilan KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat

MANTAN Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diminta memberikan keterangan terkait dugaan mark up anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

Mahfud MD Tunggu Panggilan KPK untuk Bongkar Dugaan Rasuah Whoosh

Mahfud menyatakan tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk membuat laporan kepada KPK dan sebaliknya lembaga antirasuah pun tidak berhak mendesak dirinya melapor.

Pengamat: KPK Harusnya Bergerak Cepat Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Menurut Chairul, berbagai keterangan saksi yang telah diperiksa dan alat bukti berupa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mestinya sudah di tangan penyidik.

KPK Buka Pintu Koordinasi dengan Pemerintah Selesaikan Masalah Tambang Emas Ilegal di Mandalika

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pintu koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tambang emas ilegal di Mandalika.

KPK Sita Mata Uang Asing Terkait Kasus Kuota Haji

KPK memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Tuntaskan Penyidikan, KPK Minta Biro Haji Kooperatif

KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

KPK Sebut Tersangka Kasus Kuota Haji Berperan dalam Proses Diskresi

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

Satu Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Mangkir, KPK Meradang

KPK meminta saksi lain terkait kasus dugaan rasuah ini tidak mangkir saat dipanggil penyidik. Sebab, permintaan keterangan untuk mempercepat penanganan perkara.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia