Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK tengah sibuk menghitung total kerugian negara. Beberapa saksi yang diperiksa dalam beberapa hari ke belakang turut dimintai keterangan oleh auditor.
Budi menjelaskan, lahan sawit Nurhadi lebih dulu disita oleh penyidik. Namun, masih dibiarkan beroperasi untuk mencegah pasokan menipis dan sejumlah pihak kehilangan pekerjaan.
KPK memberikan isyarat soal tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama.
Budi enggan memerinci orang-orang di Kemenag yang menerima aliran uang terkait perkara ini. Total, sudah 300 perwakilan PIHK dimintai keterangan oleh penyidik.
Dalam enam bulan, lahan sawit itu mendapatkan keuntungan Rp3 miliar. Kini, hasil keuntungannya disita untuk menjadi barang bukti perkara.
Kasus dugaan rasuah ini diadukan Gerakan Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) ke KPK. Perkara yang dilaporkan berupa proyek terkait renovasi Command Center, Gedung A, dan B Bawaslu.
Pengumpulan data memakan waktu panjang karena perusahaan travel tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.
Kehadiran Nusron Wahid untuk meminta KPK melakukan penyusunan ulang proses bisnis di sektor pertanahan demi mencegah pungutan liar atau pungli.
KPK menyarankan sistem digital untuk menutup celah pungli. Model ini sudah dilakukan oleh banyak instansi.
KPK mulai menelusuri dugaan mark up pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Kehadiran Sherly untuk konsultasi agar skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention MCSP atau tingkat pencegahan di Maluku Utara meningkat.
Penyebab belum ditetapkannya tersangka lantaran KPK belum yakin dengan hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan
Asep mengatakan, KPK memiliki sumber daya untuk mencari informasi, terkait dugaan rasuah. Tapi, KPK terbuka jika Mahfud mau memberikan data atas klaimnya di ruang publik.
KPK mengatakan kasus kuota haji yang berkaitan dengan 10.000 kuota haji khusus dari kuota tambahan tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi menyebabkan penyidikannya membutuhkan waktu yang lama.
KPK menegaskan lambannya penetapan tersangka pada penanganan kasus kuota haji khusus karena kompleksitas kasus
KPK mengaku hingga saat ini belum menemukan surat keputusan (SK) resmi terkait pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
KPK mengungkap adanya perbedaan data izin usaha pertambangan (IUP) antarkementerian. Temuan itu didapat setelah KPK berkoordinasi dengan sembilan instansi pemerintah.
KPK menyatakan akan proaktif menindaklanjuti informasi dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang diungkap Mahfud MD.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta eks Menkopolhukam Mahfud MD memberikan data soal dugaan mark up kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved