Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait kasus suap dan gratifikasi dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016, kemarin.
KPK telah melimpahkan berkas perkara mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelin ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/5).
Dewan pengawas KPK akhirnya merampungkan tiga aturan kode etik KPK yang mulai berlaku 4 Mei. Aturan itu diharapkan membentengi insan KPK saat bertugas.
"Dengan demikian, perkara atas nama Soetikno tersebut saat ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar Ali.
"Dengan alasan antara lain fakta-fakta yuridis sebagaimana uraian di dalam tuntutan jaksa KPK telah diambil alih oleh majelis hakim," ujar Ali.
Emirsyah juga keberatan atas vonis uang pengganti. Menurut Luhut, Emirsyah tak bersalah lantaran tak merugikan negara.
KPK menyarankan pemerintah untuk menyelesaikan program Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) ketimbang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Penerbitan aturan kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterbitkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tampak tidak akan memiliki efek yang signifikan dan terkesan buang buang waktu.
Untuk digunakan sebagai panduan nilai dasar serta pedoman prilaku para pegawai KPK dari tingkat pimpinan hingga Dewas sendiri.
KPK juga mengingatkan ketiga pemda agar memastikan telah melakukan proses verifikasi dan validasi data serta mengomunikasikannya secara terbuka kepada warga terkait daftar penerima bansos.
Jaksa berpendapat Dolly dan Kadek bukan pelaku utama dalam perkara tersebut. Keduanya juga tidak sepenuhnya terbuka dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
KPK memfasilitasi penyidik Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan investasi di PT Asuransi Jiwasraya
Tiga pemerintah daerah di Jawa Barat, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang.
Ali menjelaskan pihaknya telah menelusuri lokasi di mana Nurhadi kerap melakukan penukaran uang.
KPK kembali mengingatkan agar bansos tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis yang berkaitan dengan pilkada serentak 2020.
Pola penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan penahanan. Hal itu akan mencegah tersangka melarikan diri atau buron seperti yang kerap terjadi selama ini.
Ia mengatakan, selama ini pengumuman penetapan tersangka yang tidak diiringi penangkapan justru membuat potensi tersangka kabur atau buron sangat terbuka.
ICW menilai KPK semakin lemah dalam menindak kasus korupsi. Bahkan, ICW tidak yakin KPK bisa menangkap lima tersangka dalam DPO.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini semakin lemah dalam melakukan penindakan kasus tindak pidana korupsi.
KPK mengingatkan para kepala daerah agar tidak mempolitisasi anggaran Covid-19 dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang digelar 23 kabupaten/kota di Sumarera Utara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved