KPK Ingatkan Tiga Pemda di Jabar Perbarui Data Bansos

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan tiga pemerintah daerah di Jawa Barat, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang, untuk segera memperbarui data warganya dalam rangka penyaluran dana penanganan bencana COVID-19.

"KPK mengingatkan ketiga pemda untuk segera menyelesaikan pembaruan data warganya. Hal ini untuk menghindari data ganda," kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK Budi Waluya melalui keterangannya di Jakarta, hari ini.

KPK bersama tiga pemda tersebut melakukan rapat koordinasi pemantauan penyaluran dana penanganan bencana COVID-19.

Rapat koordinasi yang diikuti oleh Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Indramayu beserta jajaran birokrasi dari ketiga kabupaten/kota, dan Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK tersebut dilakukan secara daring melalui video telekonferensi, Selasa.

Dalam rapat tersebut, KPK kembali mengingatkan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

Melalui SE tersebut, KPK merekomendasikan kementerian/lembaga dan pemda melakukan pendataan di lapangan untuk keperluan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan DTKS sebagai data rujukan.

"Akan tetapi, bila menemukan ketidaksesuaian di lapangan, bantuan tetap dapat diberikan. Namun, data penerima bantuan yang baru tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk dalam DTKS,” kata Budi.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan bahwa data dalam DTKS diperbarui terakhir pada tahun 2017.

"Akan tetapi, pada tahun itu pendataan warga miskin tidak melalui Pemerintah Kota Bekasi, tetapi langsung oleh petugas dari Kementerian Sosial," ungkap Rahmat.

Namun, kata dia, dengan adanya bencana COVID-19 ini, Pemerintah Kota Bekasi jadi mempunyai kesempatan untuk bisa melakukan pembaruan data DTKS.

Ia mengaku juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 460/2356/Dinsos untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi rumah tangga DTKS serta SE Nomor 460/2385/Dinsos untuk pendataan rumah tangga non-DTKS. Kedua SE dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2020. (OL-4)