Kode Etik KPK yang Diterbitkan Dewas Dinilai tidak Efektif

PENERBITAN aturan kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterbitkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tampak tidak akan memiliki efek yang signifikan dan terkesan buang buang waktu.

"Kode etik itu sudah ada sejak lahirnya KPK, jadi perancangan kode etik ini terlalu banyak buang waktu," ucap pengamat Hukum Pidana Abudul Fickar Hadjar, Jakarta, Jumat, (15/5).

Ia pun menyinggung, terkait track record pimpinan KPK Firli Bahuri yang juga pernah melakukan pelanggaran kode etik.

"Ketua KPK sekarang itu salah satu yang pernah diputus oleh Dewan etik KPK, tapi tetap saja bisa menjabat, Jadi ada standar etik yang tidak jelas dari KPK priode ini," ucapnya.

Baca juga :Dewas KPK Rampungkan 3 Aturan Kode Etik KPK

Seperti diketahui, KPK pernah menyatakan Firli Bahuri yang merupakan mantan Deputi Penindakan melakukan pelanggaran kode etik berat. Pelanggaran itu dilakukan Firli karena beberapa kali melakukan pertemuan dengan Tuan Guru Bajang dan pimpinan parpol tanpa izin.

Sehingga Fickar menyebutkan, jika membandingkan dengan kinerja KPK saat ini, Ia menilai penegakan aturan kode etik tampak sudah tidak etis dilakukan.

"Penegakan hukum itu sudah jelas aturannya, jika ada konflik kepentingan itu pasti akan ada Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), tidak berani menangkap, berhenti olah tangkap tangan, dan sama sekali tidak terlihat dinamika penegakan hukum, seperti hanya menunggu bola dan memilih-milih mana yang akan diproses dengan pertimbangan berlawanan dengan kekuasaan atau tidak," sebutnya.

"Jika sudah begini buat apa lagi penegakan etika, semua tampak sudah tidak etis," tukasnya. (OL-2)