Kebijakan di Dinas Kelautan Jatim Disorot, Mahasiswa Minta KPK Turun Tangan

DUGAAN campur tangan tersebut tidak hanya soal administratif biasa, melainkan sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan banyak pihak.

Demikian disampaikan Bagoes Poedjo Koesoemo, saat menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (7/7).

Bagoes bersama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih, menyoroti dugaan campur tangan salah satu pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) Jawa Timur terkait sejumlah kebijakan strategis yang dinilai menguntungkan kelompok tertentu.

“Banyak dugaan kebijakan di Dinas KP (Jawa Timur) diambil untuk kepentingan kelompok tertentu dan bukan untuk kesejahteraan masyarakat, banyak yang yang jelas merugikan, terutama nelayan,” ujar Bagoes.

Bagoes menyebut indikasi cawe-cawe pejabat itu meliputi berbagai bidang, seperti pemberian izin usaha dan pengelolaan anggaran di dinas tersebut.

Mereka pun mendesak agar KPK segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam aksinya, mereka menyerahkan rilis kepada pihak KPK, berisi permintaan agar lembaga antirasuah tersebut serius mengusut dugaan campur tangan yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan daerah. (P-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa