Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Komitmen kepala daerah untuk pencegahan korupsi itu kelihatan dari bagaimana dia memajukan delapan area perbaikan tata kelola yang kita dorong di daerah.
Transaksi politik dan biaya tinggi pilkada menjadi persoalan klasik yang memicu korupsi kepala daerah.
Sikap masyarakat yang tidak takut melaporkan dugaan praktek korupsi menjadi kunci dalam pemberantasan sekaligus mencegah korupsi.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau pimpinan serta pegawai Bank Pembangunan Daerah (BPD) berani mencegah intervensi dari kepala daerah yang berpotensi korupsi.
DERETAN kepala daerah yang terpapar covid-19 terus bertambah.
Pemberhentian kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
MASYARAKAT selalu menjadi korban dari kebijakan kepala daerah yang koruptif lantaran harus memenuhi imbal jasa donaturnya dalam pemilihan.
Instruksi Mendagri kepada kepala daerah yang siap dipecat bila melanggar protokol kesehatan tidak melampaui kewenangan.
Senada, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menilai kepala daerah memang harus memberikan contoh yang baik.
"Ya pada dasarnya kami patuh pada aturan. Negara ini negara hukum yang punya ketentuan ada undang-undang dasar, ada undang-undang."
Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.
Politisi Partai Hanura Inas N Zubir meminta Mendagri harus punya nyali untuk benar-benar memecat kepala daerah bukan hanya sekadar imbauan bila terbukti melanggar prokes
Kepala daerah diinstruksikan melakukan langkah proaktif untuk mencegah penularan dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif.
Dia menambahkan, sanksi pemberhentian itu juga merupakan penegasan kepada kepala daerah untuk serius menanggapi persoalan pandemi di wilayahnya.
Pemda diminta melakukan pemetaan titik-titik prioritas penyebaran informasi kebencanaan di daerah.
Kepala daerah yang mematuhi protokol kesehatan diberikan apresiasi di antaranya Gubernur dan Bupati Gorontalo serta Bupati Luwu Utara.
Khairuddin diduga memberi suap sebesar 290.000 dollar singapura untuk mengurus DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Kerukunan antarumat beragama harus terpelihara hingga desa. Perlu regulasi yang kuat untuk mencapai kondisi tersebut.
Sepuluh gubernur yang mendapat teguran itu ialah Gubernur Jambi, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Lampung, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Sulawesi Barat,
Sudah seratusan gubernur dan bupati/walikota yang terjerat korupsi. Korupsi politik yang dilakukan kepala daerah lantaran tingginya biaya politik dan sistem kaderisasi yang tidak berjalan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved