Berita Terbaru Kepala Daerah Hari Ini

Waspadai Klaster Kepala Daerah

DERETAN kepala daerah yang terpapar covid-19 terus bertambah.

Kepala Daerah Bisa Diberhentikan, Tapi...

Pemberhentian kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerahnya Korupsi, Warganya Rugi Lahir Batin

MASYARAKAT selalu menjadi korban dari kebijakan kepala daerah yang koruptif lantaran harus memenuhi imbal jasa donaturnya dalam pemilihan.

Instruksi Mendagri Tepat Demi Asas Akuntabilitas Kepala Daerah

Instruksi Mendagri kepada kepala daerah yang siap dipecat bila melanggar protokol kesehatan tidak melampaui kewenangan.

Kepala Daerah Harus Punya Visi yang Baik

Senada, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menilai kepala daerah memang harus memberikan contoh yang baik.

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah, Wagub DKI: Kami Patuh

"Ya pada dasarnya kami patuh pada aturan. Negara ini negara hukum yang punya ketentuan ada undang-undang dasar, ada undang-undang."

Kepala Daerah harus Tegas Larang Kerumunan Massa

Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

Hanura: Mendagri Jangan Hanya Gertak Sambal Harus Dibuktikan

Politisi Partai Hanura Inas N Zubir meminta Mendagri harus punya nyali untuk benar-benar memecat kepala daerah bukan hanya sekadar imbauan bila terbukti melanggar prokes

Mendagri Ancam Pecat Kepala Daerah

Kepala daerah diinstruksikan melakukan langkah proaktif untuk mencegah penularan dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif.

Pemecatan Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Dinilai Tepat

Dia menambahkan, sanksi pemberhentian itu juga merupakan penegasan kepada kepala daerah untuk serius menanggapi persoalan pandemi di wilayahnya.

Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Ancaman La Nina

Pemda diminta melakukan pemetaan titik-titik prioritas penyebaran informasi kebencanaan di daerah.

83 Kepala Daerah Ikut Berkerumun dan tidak Cegah Kerumunan

Kepala daerah yang mematuhi protokol kesehatan diberikan apresiasi di antaranya Gubernur dan Bupati Gorontalo serta Bupati Luwu Utara.

KPK Tahan Bupati Labuanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP

Khairuddin diduga memberi suap sebesar 290.000 dollar singapura untuk mengurus DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kemenag Dorong PBM Jadi Perpres

Kerukunan antarumat beragama harus terpelihara hingga desa. Perlu regulasi yang kuat untuk mencapai kondisi tersebut.

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah

Sepuluh gubernur yang mendapat teguran itu ialah Gubernur Jambi, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Lampung, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Sulawesi Barat,

KPK: Sistem Kaderisasi Parpol Belum Hargai Aspek Integritas

Sudah seratusan gubernur dan bupati/walikota yang terjerat korupsi. Korupsi politik yang dilakukan kepala daerah lantaran tingginya biaya politik dan sistem kaderisasi yang tidak berjalan.

Persempit Celah Korupsi, Benahi Tata Kelola

Korupsi peradilan dan korupsi politik menjadi hambatan lantaran perbaikannya belum signifi kan.

Penanganan Korona Cukup Berhasil, Kesembuhan 80%

PENANGANAN pandemi virus korona di berbagai daerah cukup berhasil dengan tingkat kesembuhan di atas 80%.

Tidak Ada Penarikan Izin ke Pemerintah Pusat

“Bagi kami bukan masalah berapa halaman Undang-Undang Cipta Kerjanya, tapi bagaimana kewenangan daerahnya,” ujar Azwar.

Ketua Apkasi Soroti Kewenangan Daerah pada UU Cipta Kerja

Abdullah Azwar Anas mengharapkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mampu mendukung kemudahan investasi dan perizinan daerah saat diterapkan di lapangan.

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

Hari Pertama yang Bermakna: Menyemai Relasi di Kelas Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia