Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berpesan kepada seluruh kepala daerah terpilih dari ajang Pilkada 2020 untuk terus fokus pada upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Dua hal tersebut harus berjalan secara beriringan dan seimbang agar krisis akibat pandemi betul-betul bisa diatasi.
"Kesehatan dan ekonomi harus terkelola dengan baik. Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi, kemudian tidak memperhatikan penyebaran covid-19. Akhirnya, jumlah kasus naik dan ekonomi malah semakin tertekan," jelas Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Rabu (14/4) malam.
Baca juga: PPKM Diklaim Efektif, Penanganan Pandemi Terus Membaik
Ia pun menginstruksikan kepada seluruh pemimpin di wilayah dengan kasus aktif tinggi untuk menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Kebijakan tersebut, menurut Jokowi, terbukti bisa menekan jumlah penyebaran virus secara signifikan.
"Kita ingat di Januari lalu kasus aktif harian kita mencapai 14 ribu per hari. Sekarang, sudah dua minggu, angka kasus aktif harian bisa ditekan sampai enam ribu," tuturnya.
Kepala negara juga meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus memantau perkembangan penanganan medis. Ketersediaan tempat tidur, obat-obatan dan tenaga kesehatan harus selalu diawasi secara detail sehingga proses pengobatan pasien dapat berjalan maksimal.
Kemudian, yang tidak kalah penting, protokol kesehatan harus terus dijalankan di tengah masyarakat.
"Yang terakhir, dukung penuh program vaksinasi. Kalau PPKM mikro berjalan, protokol kesehatan dilakukan secara ketat, kemudian vaksinasi berjalan baik, kita harapkan pemulihan kesehatan bisa segera tercapai," ucapnya.
Jokowi menargetkan, Juli mendatang, sebanyak 70 juta penduduk sudah tervaksinasi.
Dari sisi ekonomi, presiden mendorong seluruh kepala daerah memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbanyak program padat karya seperti membangun jalan, irigasi atau sekolah
Upaya tersebut, menurut Jokowi, akan membantu menggerakan ekonomi daerah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Selain itu, bantuan sosial juga harus segera dieksekusi secara cepat dan tepat sasaran.
"Hati-hati dengan ini karena APBD itu bisa men-triger pertumbuhan ekonomi di daerah Bapak Ibu semua. Karena bapak ibu dan saudara adalah pemimpin baik di provinsi, di kabupaten dan di kota. Bapak dan Ibu harus berani menentukan ini," tandasnya. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS.
Sebagaimana diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi diketahui masih cukup tinggi.
Senator asal Bengkulu ini menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang menyentuh 4,76 persen sebagai sinyal waspada bagi ketahanan ekonomi.
Prabowo menyebut Danantara menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam satu tahun terakhir dengan capaian return on assets (ROA) lebih dari 300%.
Lili mengatakan publik berharap pertemuan para menteri tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved