Kamis 08 April 2021, 17:26 WIB

Ombudsman: Kepala Daerah Boleh ke Luar Negeri Selama Ikut Aturan

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Ombudsman: Kepala Daerah Boleh ke Luar Negeri Selama Ikut Aturan

Antara
Ilustrasi calon penumpang berjalan masuk ke terminal Bandara Halim Perdanakusuma.

 

KOMISIONER Ombudsman RI Johanes Widijantoro menilai tidak masalah jika kepala daerah bepergian ke luar negeri di masa pandemi covid-19. Apapun motifnya, baik urusan kedinasan maupun kesehatan, kepala daerah tersebut wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, tidak ada kepala daerah yang kebal terhadap ketentuan protokol kesehatan. "Semua hal itu ada prosedurnya. Apa lagi sekarang di masa pandemi, semua menjadi diperketat. Harus dikarantina lebih dulu dan sebagainya," ujar Johanes saat dihubungi, Kamis (8/4).

Pernyataannya menanggapi kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, yang masuk ke wilayah Papua Nugini secara ilegal. Berdasarkan kacamata Ombudsman, Lukas telah melakukan maladministrasi berupa pelanggaran prosedur.

Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Dapat Teguran Keras dari Mendagri

"Lalu lintas orang dari satu negara ke negara lain kan ada aturannya. Secara kasat mata, sudah jelas dia melakukan pelanggaran. Apapun alasannya, itu tidak bisa dibenarkan," pungkas Johanes.

Ombudsman pun akan menjadikan kasus Lukas Enembe sebagai salah satu temuan pelanggaran kepala daerah. Mereka segera membuat laporan yang kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

"Terkait sanksi, ini sudah jelas kewenangan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri," tandasnya.(OL-11)

 

 

Baca Juga

ANTARA/PRASETIA FAUZANI

DPR akan Dukung Kebijakan untuk Mendapatkan Vaksin

👤Budi Ernanto 🕔Senin 12 April 2021, 05:35 WIB
Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan...
MI/Ramdani

Terkait Aksi Pencurian, DPR Minta KPK Evaluasi Sistem Pengawasan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 20:33 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi sistem pengawasan...
Ist

Anggota DPD RI Sesalkan Tindakan Komisaris Pelni Terhadap Ulama

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 19:49 WIB
Pembatalan tersebut, menurut Abdul Rachman Thaha, tampaknya lebih merefleksikan ketakutan tak berdasar yang bertemu dengan hasratnya...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya