KPK Ingatkan Pemda di Jabar Bangun Sistem Pencegahan Korupsi

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan para kepala daerah di Jawa Barat (Jabar) untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan sistem pencegahan korupsi.

KPK mengingatkan terjadinya korupsi bakal menyebabkan gagalnya pemenuhan keadilan dan merampas hak masyarakat.

"Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi, karena korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni keadilan sosial," kata Firli dalam rapat koordinasi dengan Pemda se-Jaba, di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa, (16/3).

KPK mengajak para kepala daerah di Jabar bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam rapat koordinasi itu, sebanyak 27 kepala daerah di Jabar hadir. Komisi antirasuah dan para kepala daerah itu menandatangani komitmen bersama untuk mendukung program pemberantasan korupsi.

Firli Bahuri menyampaikan dukungan KPK dan pembenahan yang oerlu dilakukan pemda dalam komitmen tersebut. Pertama, pencegahan korupsi melalui mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Kedua, penatausahaan barang milik daerah (BMD), pengamanan BMD melalui sertifikasi, dan upaya penyelesaian BMD yang bermasalah melalui penertiban dan pemulihan aset. Ketiga, menggali potensi pajak daerah dan mengembangkan inovasi untuk optimalisasi pajak daerah.

Keempat, implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta di lingkungan pemda. Kelima, implementasi rencana aksi pemberantasan korupsi itu secara konsisten dan berkelanjutan.

Firli Bahuri juga meminta Gubernur Jabar untuk menegur bupati atau walikota di wilayah Jabar yang penilaian pencehagan korupsinya rendah berdasarkan Monitoring Centre for Prevention (MCP). Hal itu untuk mendorong pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kesempatan yang sama turut mewanti-wanti para bupati dan wali kota untuk menjauhi praktik-praktik transaksional dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain terkait rotasi jabatan di lingkungan pemda. Pasalnya, sebagian kepala daerah di Jabar juga baru menjabat hasil Pilkada 2020.

"Karena banyak kepala daerah baru sehingga butuh penyesuaian atas sistem birokrasinya. Kepala daerah baru jangan terlena oleh posisi baru. Sesuai arahan KPK, juga harus fokus pada pencegahan korupsi. Harga termahal kepala daerah adalah political will," kata Ridwan. (OL-8)