Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil mengangkat Wakil Bupati Hengky Kurniawan menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat. Keputusan itu dikeluarkan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Bupati Aa Umbara ditahan KPK dalam dugaan korupsi.
Penetapan status Plt Bupati ini berdasar formulir berita yang terbitkan Gubernur Jabar Nomor 15/KU.12.01/Pem otda, tanggal 9 April 2021. Hal itu sesuai Undang-undang nomor 9 tahun 2019 tentang pemerintahan daerah, Gubernur tidak menerbitkan surat keputusan (SK) Plt bupati, melainkan diganti dengan formulir berita.
Kepala bagian Tata Pemerintahan Setda Bandung Barat, Faisal S mengatakan, pihaknya baru menerima surat penetapan Plt pada hari Senin, 12 April 2021. Otomatis, pada hari itu juga Hengky resmi menyandang status Plt Bupati Bandung Barat.
"Kemarin kami terima surat (penetapan Plt). Jadi sekarang tidak ada SK Plt, tapi langsung formulir berita dari Gubernur," kata Faisal, Selasa (13/4).
Sementara itu, Hengky Kurniawan yang naik jabatan jadi bupati mengaku menjadi pimpinan daerah merupakan tugas berat, apalagi pimpinan terdahulu sempat tersangkut kasus korupsi.
"Kita kembalikan trust (kepercayaan) masyarakat dengan kerja yang kita buat. Kita tunjukkan bahwa Bandung Barat bisa bangkit dan jadi lebih baik," ucap Hengky.
Hengky mengatakan, tugas pertama dirinya saat ini adalah menginventarisasi atau mengumpulkan semua permasalahan di tubuh Pemkab Bandung Barat. Misalnya, temuan anggaran sekitar Rp3 miliar di bagian rumah tangga yang penggunaannya tidak jelas.
"Informasi dari staf, anggaran buat apa ? Ini yang masih tanda tanya," tuturnya.
baca juga: KPK Tahan Bupati Bandung Barat dan Anaknya
Ia harus memetakan terlebih dahulu seluruh permasalahan yang terjadi di Pemkab Bandung Barat. Jika hal itu sudah dilakukan, maka tugas sebagai kepala daerah pun akan lebih jelas.
"Saya tidak mau nanti ketika saya bertugas ada beban-beban yang masyarakat tidak tahu dan pada akhirnya dikiranya kita yang menggunakan uang itu. Saya nanti mau tanyakan ke SKPD terkait," jelasnya. (OL-3)
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 38 jenazah korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Donny menjelaskan bahwa berdasarkan penegasan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan, tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau dan mengevaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Dari sepuluh kantong jenazah korban longsor Cisarua Bandung Barat yang berada di pos DVI, enam di antaranya telah berhasil diketahui identitasnya.
SEBANYAK 23 anggota TNI dikabarkan menjadi bagian dari 82 orang yang hilang akibat tertimbun longsor Cisarua Bandung Barat. Kodam III/Siliwangi menyatakan tengah menelusuri informasi itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved