Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Presiden Joko Widodo mendesak seluruh kepala daerah segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk keperluan belanja modal.
Jokowi mencermati, hingga akhir Maret lalu, belanja modal di daerah baru terealisasi sebesar 5,3%. Padahal, perputaran uang yang dihasilkan melalui belanja modal akan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi.
"Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp182 triliun. Tidak segera dibelanjakan," ujar Jokowi saat memimpin rapat kepala daerah yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4).
Baca juga: Hippi Optimistis Menteri Investasi Bisa Jawab Kegalauan Pengusaha
Selain itu, kepala negara juga meminta kepala daerah mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
"Yang saya lihat per April kemarin yang sudah tersalurkan baru 32%. Masih kecil sekali, baru Rp1,5 triliun. Angka-angka seperti ini selalu saya ikuti sehingga saya ingatkan kembali karena itu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," tegas presiden. (P-5)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved