Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mendesak seluruh kepala daerah segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk keperluan belanja modal.
Jokowi mencermati, hingga akhir Maret lalu, belanja modal di daerah baru terealisasi sebesar 5,3%. Padahal, perputaran uang yang dihasilkan melalui belanja modal akan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi.
"Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp182 triliun. Tidak segera dibelanjakan," ujar Jokowi saat memimpin rapat kepala daerah yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4).
Baca juga: Hippi Optimistis Menteri Investasi Bisa Jawab Kegalauan Pengusaha
Selain itu, kepala negara juga meminta kepala daerah mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
"Yang saya lihat per April kemarin yang sudah tersalurkan baru 32%. Masih kecil sekali, baru Rp1,5 triliun. Angka-angka seperti ini selalu saya ikuti sehingga saya ingatkan kembali karena itu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," tegas presiden. (P-5)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved