Hippi Optimistis Menteri Investasi Bisa Jawab Kegalauan Pengusaha

KETUA Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang optimistis penunjukkan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat membantu permasalahan para pengusaha.

Dengan adanya Kementerian Investasi, ungkapnya, dunia usaha menaruh harapan besar dari sisi kelancaran dan kepastian perizinan yang cepat.

"Pengusaha dan calon investor harus dapat merasakan kehadiran Kementerian Investasi ini yang bakal menjawab kendala dan kegalauan pelaku usaha selama ini ketika pelayanan berbagai perizinan sudah mengalami perubahan yang mendasar," jelas Sarman dalam keterangan resmi, Kamis (29/4).

Baca juga: Kadin-IICD-KAKI Sinergikan Pencegahan Korupsi di Kalangan Bisnis

Menurutnya, dengan perizinan yang pasti dari pusat sampai ke daerah akan mampu menarik investor masuk ke Indonesia.

Target investasi 2021 yang dipatok sebesar Rp900 triliun diharapkan pengusaha bisa tercapai oleh Kementerian Investasi.

Sarman mengatakan, di tengah status ekonomi Indonesia yang resesi dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, investasi dianggap menjadi salah satu tumpuan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi menuju positif dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

"Pak Bahlil sangat aktif melobi investor-investor besar untuk masuk ke Indonesia termasuk berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunan dari UU Cipta Kerja yang juga sudah rampung," klaim Sarman.

Terpisah, Bahlil mengaku akan langsung tancap gas bekerja untuk memenuhi targer investasi presiden sebesar Rp900 triliun pada tahun ini.

"Apa sih agenda paling cepat? Presiden memerintahkan kami bagaimana target investasi Rp900 triliun terealisasi tahun ini. Yang kedua, investasi harus berkualitas antara Jawa dan luar Jawa harus berimbang," ungkap Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (28/4).

Dia merasa yakin target investasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar Rp855 triliun maupun dari target presiden akan mampu terwujud karena didukung adanya regulasi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. (OL-1)