Kadin-IICD-KAKI Sinergikan Pencegahan Korupsi di Kalangan Bisnis

KOALISI Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin)  pada Rabu (28/4) mengadakan pertemuan dan penandatanganan Letter of Commitment (LoC) sebagai upaya pencegahan korupsi di luar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LoC berisikan komitmen Kadin untuk menjadi bagian dari Advisory Committee KAKI serta dukungan Kadin dalam mensosialisasikan program KAKI kepada perusahaan-perusahaan di bawah naungan Kadin. 

Dokumen komitmen ditandatangani langsung oleh Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani, Chairman IICD Sigit Pramono, dan Ketua Advisory Committee KAKI Erry Riyana Hardjapamekas di Kantor Kadin Jakarta.

Hadir pula Direktur Eksekutif IICD Vita Diani Satiadhi, Project Manager KAKI Dina Budi, serta Wakil Pengurus Khusus Pengusaha Berintegritas KADIN sekaligus anggota Advisory Committee KAKI, Susi Rai Azizi. 

Dalam pertemuan dibahas beberapa isu terkait dengan peran serta bisnis dalam memberantas dan mengurangi praktik-praktik korupsi yang ada di Indonesia.

KAKI atau Collective Action Coalition against Corruption (CAC) Indonesia merupakan suatu sistim Anti Korupsi yang sederhana yang dapat diadopsi di Indonesia. 

KAKI merupakan platform bisnis untuk mempersatukan pihak-pihak yang berintegritas dalam menegakkan sistim Anti korupsi secara lebih mudah dan sederhana. Dalam hal ini tugas koalisi KAKI adalah menggalang pihak swasta untuk teguh menjalankan bisnis tanpa korupsi, dan menjaga konsistensi dan keberlanjutan agenda korupsi di Indonesia,

Sistem Anti Korupsi ini didasarkan atas keberhasilan CAC Thailand yang telah mengajak lebih dari 1000 perusahaan Thailand mengurangi korupsi di sektor swasta dalam satu dekade terakhir. Program ini juga didukung oleh Center for International and Private Enterprise (CIPE), organisasi nirlaba berbasis di Washington DC yang juga merupakan afiliasi dari US Chamber of Commerce.
 
Program KAKI telah diluncurkan pada Agustus tahun lalu, diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. KAKI telah didukung penuh oleh beberapa asosiasi bisnis terkemuka di Indonesia. Asosiasi-Asosiasi Bisnis yang telah bergabung dan menjadi bagian dari Advisory Committee KAKI, antara lain  KADIN, KNKG, APINDO, AEI, Indonesian Business Links, IICG, serta HIMPI Kota Bandung. 

Sebagai organisasi pengusaha yang terbesar di Indonesia, KADIN memiliki peranan penting dalam upaya-upaya pencegahan korupsi di Indonesia melalui program Komunitas Pengusaha Berintegritas (KUPAS) dan terutama telah mendukung dan menjadi mitra terpercaya IICD, dimulai dari inisiasi program KAKI hingga akhirnya saat ini bersama-sama membesarkan program ini.

Diharapkan dengan dukungan KADIN yang tidak pernah putus ini, koalisi perusahaan KAKI dapat semakin besar dan perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin sadar akan pentingnya penerapan GCG dan anti-corruption compliance dalam sistem manajemen perusahaan. 

Sigit Pramono menjelaskan IICD merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2000 oleh 10 universitas/sekolah bisnis terkemuka di Indonesia. Visinya adalah melakukan internalisasi praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan standar internasional, dan pengembangan program anti korupsi.

"Kami ditunjuk ICD internasional untuk galang aksi bersama semacam koalisi atas pengalaman mereka melakukan hal yang sama di Thailand. Ternyata tidak mudah, Thailand butuh 10 tahun. Kalau kita baru mulai tahun lalu, pekerjaan kita masih panjang. Tapi harus dimulai," katanya.

Mantan Dirut Bank BNI ini menegaskan, kalau korupsi saat ini persepsinya sudah dilakukan berjamaah, maka menurutnya pencegahannya juga harus dilakukan secara berjamaah. "Kalau kita baca dan dengar korupsi itu terjadi antara penguasa dan pengusaha, keduanya harus diperbaiki," tegas Sigit.

IICD berharap dengan adanya kolaborasi ini persepsi korupsi di Indonesia bisa diperbaiki. "Posisi indeks persepsi kita saat ini sedang menurun. Indonesia dari lima negara Asean yang masuk IICD yang paling rendah. Maka pekerjaan kita banyak sekali," tandasnya.

Ery Riyana yang juga salah satu penggagas KPK mengingatkan bahwa pencegahan korupsi merupakan perjalanan panjang. Bukan cuma 5-10 tahun tapi satu generasi.

"Saya ingat 2001-2002 waktu masih sebagai Eksekutif Transparansi Internasional, sebelum ke KPK, ide seperti ini sudah meluas ke daerah," katanya.

Sebagai komitmen KAKI dalam upaya pencegahan korupsi pihaknya akan berfokus pada pelatihan terhadap pengusaha kelas menengah, meniru keberhasilan Thailand. Menurutnya sejauh ini sudah banyak perusahaan yang bergabung. Puncaknya adalah LoC yang ditandatangani hari ini.

Rosan mengatakan, Kadin menyambut baik kolaborasi ini untuk menjadikan iklim investasi dan usaha menjadi meningkat dan mengharapkan hal yang positif bisa ditindaklanjuti. "Kami siap mensosialisasikan ke perusahaan dan asosiasi di bawah Kadin. Di Kadin ini ada 345 ribu perusahaan dan kita akan sosialisasikan rutin ke 34 provinsi," katanya.

Rosan menilai penting untuk mengupdate regulasi terbaru dari KPK dan menyosialisasikannya kepada pengusaha-pengusaha di daerah hal-hal yang harus mereka ketahui terkait dengan pemberantasan korupsi.

"Sebab ternyata di daerah ada yang dianggap hal biasa, tidak dianggap melanggar peraturan. Setelah diberi pemahaman baru mereka mengetahui itu tidak benar," jelasnya.

Selain itu Rosan menilai banyak peraturan di daerah yang harus diharmonisasi dengan peraturan di Pusat. Karena kadang terjadi overlapping yang bisa menimbulkan ketidakpastian usaha. Dan ketidakpastian itulah yang berpotensi menyebabkan korupsi berkembang. (RO/E-1)