Seiring IEU CEPA, Ketum Kadin Sebut Hambatan Nontarif Harus Dibereskan

KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie meyakini persoalan hambatan nontarif perdagangan bebas dengan Uni Eropa juga mulai dibahas. Hal itu seiring proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang akan diteken September.

Anindya mengakui hambatan nontarif jelas menyulitkan pengusaha Indonesia jika tidak dibereskan. Terutama, produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang selama ini sangat sulit masuk Uni Eropa dengan berbagai hambatan nontarif.

“Enaknya di sini adalah kayak Prancis itu bisa menjadi navigator kita di EU untuk mendapatkan ratifikasi maupun bicara-bicara mengenai nontarif (di Uni Eropa),” tutur Anindya, di Paris, Prancis, Senin (14/7/2025).

Bukan hanya Uni Eropa, menurut Anindya, upaya-upaya Indonesia memprenetrasi pasar negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga dipenuhi pro kontra.

“Tapi salah satu pronya adalah segala macam standar itu ditetapkan di depan. Nah kalau tidak ya tentu Indonesia seperti berlari kencang tapi finish line-nya jalan terus,” ungkap Anindya.

Lebih lanjut, Anindya menekankan diraihnya kesepakatan IEU CEPA, di Brussels, Belgia, Minggu (12/7/2025), merupakan terobosan yang menarik, terutama bagi pengusaha. Setelah diteken September, kemungkinan perlu waktu setahun meratifikasi dan itu dinilainya tidak lama.

Anindya optimistis, dengan ratifikasi IEU CEPA, nilai perdagangan Indonesia dengan Eropa akan meningkat hingga dua kali lipat dari saat ini yang sekitar US$30 miliar.

“Kalo dobel itu artinya lebih besar daripada (nilai perdagangan dengan) Amerika (AS),” kata Anindya.

“Di sini (Uni Eropa) kebetulan jualannya juga mirip, jualan alas kaki, garmen, lumber (produk kayu), jadi mirip sekali dengan Amerika,” imbuhnya.

Namun, Anindya menandaskan bukan berarti Indonesia bisa mengabaikan pasar AS. Fokus perdagangan harus tetap diberikan ke AS, Tiongkok, dan negara-negara lain.

Pemerintah mengupayakan akses pasar dengan kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas, sedangkan tugas Kadin membuatnya menjadi menjadi membumi untuk dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia. (Ndy)