Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah terpilih dari ajang Pilkada 2020 untuk membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas. Gubernur, bupati, dan wali kota cukup memiliki dua atau tiga agenda besar yang bisa diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan.
Dengan cara tersebut, lanjut Jokowi, kebijakan akan bisa berjalan dengan maksimal hingga akhirnya memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.
"Menurut saya semakin sedikit kegiatan, semakin mudah mengontrolnya dan semakin kelihatan hasilnya. Saya melihat ada provinsi yang punya 40 ribu mata anggaran kegiatan. Jangan seperti itu. Cukup buat dua atau tiga kegiatan besar sehingga hasilnya bisa dilihat dan dirasakan masyarakat," ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Rabu (14/4) malam.
Sebagai contoh, pemerintah daerah bisa berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar atau sekolah. Selama dua tahun, fokuskan anggaran pada kegiatan tersebut.
"Saya mau jalan di kabupaten saya mulus. Ya sudah. Konsentrasikan anggaran ke sana. Satu tahun atau dua tahun selesai baru fokus ke yang lain, misalnya bangun pasar. Selesaikan lagi dalam setahun atau dua tahun. Dengan begitu rakyat juga bisa melihat hasil kerja pemimpin daerah," jelas Jokowi.
Pada intinya, Kepala Negara menekankan bahwa sebanyak 60% APBD harus disalurkan untuk kegiatan-kegiatan besar berupa pembangunan-pembangunan. Kemudian, sisanya, baru dibelanjakan untuk keperluan aparatur.
"Jangan sampai yang namanya anggaran itu diecer-ecer, dibagi rata ke masing-masing unit, ke masing-masing dinas. Tidak akan ada hasilnya. Tidak akan ada manfaatnya bagi masyarakat. Kalau begitu, kepala daerah pasti tidak akan terpilih lagi," tegasnya. (OL-15)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved