Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah terpilih dari ajang Pilkada 2020 untuk membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas. Gubernur, bupati, dan wali kota cukup memiliki dua atau tiga agenda besar yang bisa diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan.
Dengan cara tersebut, lanjut Jokowi, kebijakan akan bisa berjalan dengan maksimal hingga akhirnya memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.
"Menurut saya semakin sedikit kegiatan, semakin mudah mengontrolnya dan semakin kelihatan hasilnya. Saya melihat ada provinsi yang punya 40 ribu mata anggaran kegiatan. Jangan seperti itu. Cukup buat dua atau tiga kegiatan besar sehingga hasilnya bisa dilihat dan dirasakan masyarakat," ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Rabu (14/4) malam.
Sebagai contoh, pemerintah daerah bisa berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar atau sekolah. Selama dua tahun, fokuskan anggaran pada kegiatan tersebut.
"Saya mau jalan di kabupaten saya mulus. Ya sudah. Konsentrasikan anggaran ke sana. Satu tahun atau dua tahun selesai baru fokus ke yang lain, misalnya bangun pasar. Selesaikan lagi dalam setahun atau dua tahun. Dengan begitu rakyat juga bisa melihat hasil kerja pemimpin daerah," jelas Jokowi.
Pada intinya, Kepala Negara menekankan bahwa sebanyak 60% APBD harus disalurkan untuk kegiatan-kegiatan besar berupa pembangunan-pembangunan. Kemudian, sisanya, baru dibelanjakan untuk keperluan aparatur.
"Jangan sampai yang namanya anggaran itu diecer-ecer, dibagi rata ke masing-masing unit, ke masing-masing dinas. Tidak akan ada hasilnya. Tidak akan ada manfaatnya bagi masyarakat. Kalau begitu, kepala daerah pasti tidak akan terpilih lagi," tegasnya. (OL-15)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved