Kamis 15 April 2021, 02:45 WIB

Presiden Minta Kepala Daerah Buat Kebijakan Yang Terfokus

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Presiden Minta Kepala Daerah Buat Kebijakan Yang Terfokus

ANTARA
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah terpilih dari ajang Pilkada 2020 untuk membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas. Gubernur, bupati, dan wali kota cukup memiliki dua atau tiga agenda besar yang bisa diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan.

Dengan cara tersebut, lanjut Jokowi, kebijakan akan bisa berjalan dengan maksimal hingga akhirnya memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

"Menurut saya semakin sedikit kegiatan, semakin mudah mengontrolnya dan semakin kelihatan hasilnya. Saya melihat ada provinsi yang punya 40 ribu mata anggaran kegiatan. Jangan seperti itu. Cukup buat dua atau tiga kegiatan besar sehingga hasilnya bisa dilihat dan dirasakan masyarakat," ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Rabu (14/4) malam.

Sebagai contoh, pemerintah daerah bisa berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar atau sekolah. Selama dua tahun, fokuskan anggaran pada kegiatan tersebut.

"Saya mau jalan di kabupaten saya mulus. Ya sudah. Konsentrasikan anggaran ke sana. Satu tahun atau dua tahun selesai baru fokus ke yang lain, misalnya bangun pasar. Selesaikan lagi dalam setahun atau dua tahun. Dengan begitu rakyat juga bisa melihat hasil kerja pemimpin daerah," jelas Jokowi.

Pada intinya, Kepala Negara menekankan bahwa sebanyak 60% APBD harus disalurkan untuk kegiatan-kegiatan besar berupa pembangunan-pembangunan. Kemudian, sisanya, baru dibelanjakan untuk keperluan aparatur.

"Jangan sampai yang namanya anggaran itu diecer-ecer, dibagi rata ke masing-masing unit, ke masing-masing dinas. Tidak akan ada hasilnya. Tidak akan ada manfaatnya bagi masyarakat. Kalau begitu, kepala daerah pasti tidak akan terpilih lagi," tegasnya. (OL-15)

Baca Juga

Antara/Umarul faruq

Ada Wacana Pembubaran Densus 88, Mekeng : Densus 88 Perintah UU, Tidak Bisa Dibubarkan 

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 22:57 WIB
“Densus 88 masih dibutuhkan. Karena penanganan terorisme termasuk dalam extra-ordinary crimes against humanity. Tidak bisa ditangani...
Ilustrasi

Waspada, Begini Modus Mafia Tanah Menurut Kepala BPN 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 18 Oktober 2021, 22:08 WIB
Yang banyak korban ini adalah penipuan dengan meminjam atau pura-pura beli rumah. Mafia tanah datang, pura-pura ingin membeli rumah,...
Ist/DPR

Bertemu Pengunjuk Rasa di Simalungun, Wakil Ketua Komisi II DPR Siap Panggil PTPN IV

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 20:47 WIB
Kepada Junimart, para pengunjuk rasa menyampaikan keluhan terkait keberadaan lahan perkebunan milik masyarakat yang kini dikuasi PTPN...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya