Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan kepada kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 2020 supaya menghindari korupsi dan menjalankan amanah sebaik-baiknya.
"Para kepala daerah yang telah dilantik agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menghindari korupsi dan sedapat mungkin menunaikan janji-janji politiknya," kata Mahfud saat memberi arahan secara virtual kepada 184 kepada daerah hasil Pilkada serentak 2020, Rabu (14/4).
Mahfud juga meminta pemerintah daerah selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam kebijakan pengamanan di wilayahnya, serta turut mendukung dan menghimbau kepada masyarakat terkait kebijakan larangan mudik Lebaran. Kondisi daerah yang stabil juga sangat menentukan jalannya roda pemerintahan.
"Kita membutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Sinergi sangatlah penting, karena tanpa bersinergi, kebijakan antara pusat dan daerah mustahil diimplementasikan," katanya.
Baca juga: Ombudsman: Kepala Daerah Boleh ke Luar Negeri Selama Ikut Aturan
Dalam kesempatan ini, Mahfud turut meminta pemerintah daerah melakukan pengetatan dan penegakkan protokol Kesehatan terutama selama bulan suci ramadahan dan Idul Fitri tahun ini.
"Kepala daerah yang terpilih dalam pilkada merupakan mandataris rakyat yang perlu kita jaga legitimasinya," pungkasnya.(OL-5)
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved