Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan kepada kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 2020 supaya menghindari korupsi dan menjalankan amanah sebaik-baiknya.
"Para kepala daerah yang telah dilantik agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menghindari korupsi dan sedapat mungkin menunaikan janji-janji politiknya," kata Mahfud saat memberi arahan secara virtual kepada 184 kepada daerah hasil Pilkada serentak 2020, Rabu (14/4).
Mahfud juga meminta pemerintah daerah selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam kebijakan pengamanan di wilayahnya, serta turut mendukung dan menghimbau kepada masyarakat terkait kebijakan larangan mudik Lebaran. Kondisi daerah yang stabil juga sangat menentukan jalannya roda pemerintahan.
"Kita membutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Sinergi sangatlah penting, karena tanpa bersinergi, kebijakan antara pusat dan daerah mustahil diimplementasikan," katanya.
Baca juga: Ombudsman: Kepala Daerah Boleh ke Luar Negeri Selama Ikut Aturan
Dalam kesempatan ini, Mahfud turut meminta pemerintah daerah melakukan pengetatan dan penegakkan protokol Kesehatan terutama selama bulan suci ramadahan dan Idul Fitri tahun ini.
"Kepala daerah yang terpilih dalam pilkada merupakan mandataris rakyat yang perlu kita jaga legitimasinya," pungkasnya.(OL-5)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved